Pemprov DKI Klaim E-Budgeting Hemat Anggaran Sampai Rp 4 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa penerapan sistem e-budgeting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dapat menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui CNN Indonesia di kantornya, Selasa (16/2).

"Misalnya ada nomenklatur pembinaan guru, biayanya Rp 200 juta. Staff dipaksa beli sesuatu untuk menghabiskan uang itu. Karena si perencana ini budget oriented maka bisa minta tambahin konsumsi dan sebagainya biar pas Rp 200 juta," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui CNN Indonesia di kantornya, Selasa (16/2).

Dengan sistem e-budgeting, seluruh anggaran akan dirinci hingga detail. Termasuk untuk urusan konsumsi sekalipun, Saefullah mengatakan ada standar yang tidak dapat dirubah.

"Jadi angka tidak akan bulat, bisa aja habis Rp 132 juta, enggak bulet Rp 200 juta. Kalau semuanya dikumpulin bisa hemat hingga Rp 4 triliun," ujar mantan Walikota Jakarta Pusat ini.

Pilihan Redaksi Diancam Dimakzulkan, Ahok: DPRD, Hati-hati Jika Dicek Pajak DPRD Tegaskan Tak Ada Upaya Pemakzulan Ahok Beda Pandangan Soal E-Budgeting, DPRD DKI Ajukan Hak Angket

Lebih lanjut, Saefullah juga memaparkan bahwa dengan sistem e-budgeting maka oknum birokrat maupun dewan tidak akan bisa mendapat bagian dari sebuah proyek. Hal ini disebabkan sekali anggaran dikunci di e-budgeting. Dengan demikian, tidak ada sembarang orang yang bisa mengutak-atiknya.

"Sistem ini sangat akurat. Kalau sistem e-budgeting gini memang tidak ada untung. Semuanya kerja saja," ujar Saefullah.

Mantan Walikota Jakarta Pusat itupun menganggap wajar bila sekarang proses APBD terus dipersoalkan lantaran DPRD beserta alat kelengkapan dewan baru terbentuk menjelang akhir tahun. Maka, ada hal yang terlewatkan oleh para anggota dewan.

Karena sistem e-budgeting baru diterapkan secara penuh tahun ini dan berbenturan dengan pergantian dewan maka kesalahpahaman dinilai sangat mungkin terjadi. Lebih lanjut, Saefullah memaparkan untuk 2016, seluruh proses pembahasan APBD akan melalui sistem e-budgeting. Para anggota dewanpun akan diajak membahas anggaran sejak awal.

"Nanti saya suratin lurah untuk mendata ada anggota dewan mana saja di kelurahan. Ajak ketemu (di musrenbang). Ada aspirasi apa aja di masyarakat, nanti dimasukkan ke dalam program. SKPD nanti yang bikin rincian kegiatannya," ucapnya. (utd)