KPK Siap Terima Laporan Ahok soal Dana Siluman APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi siap menerima laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ihwal dugaan dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujar Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo kepada awak media, Jumat (25/2).

Pilihan Redaksi DPRD: Dua Bulan untuk Selidiki Ahok DPRD Berkukuh Minta Ahok Pakai APBD Kesepakatan Bersama Ahok: Ini Bukan soal Komunikasi Saya Buruk, Tapi Dana Siluman

Sebelumnya Ahok mengaku siap membawa kasus dugaan penyimpangan dalam penyusuanan APBD DKI Jakarta ke ranah hukum. Ahok mengaku siap melaporkan dugaan penyimpangan itu ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, atau KPK.

Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum anggota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oknum DPRD memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap pihak SKPD takut dan tidak akan berani menolaknya.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, menemukan adanya anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.

Soal kisruh APBD ini DPRD DKI juga sudah setuju menggulirkan hak angket kemarin. Sepuluh fraksi yang ada secara bulat menyetujui DPRD menyelidiki dan menginvestigasi penyusunan APBD oleh Ahok.

Ahok sendiri memilih menyerahkan susunan APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri dan akan mengadukan permainan oknum DPRD dalam menyusun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Lihat juga: Seluruh Fraksi di DPRD Resmi Setujui Hak Angket untuk Ahok

(sur)