Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Korupsi APBD Jakarta

Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia | Rabu, 04/03/2015 10:19 WIB
Proses penyelidikan atas dugaan korupsi dana APBD DKI Jakarta di DPRD telah dimulai di Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemui Gerakan masyarakat PIJAR INDONESIA di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015. Mereka mengajak masyarakat mendukung Basuki Tjahaja Purnama membongkar dan menghabisi mafia anggaran DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul membenarkan proses penyelidikan telah dimulai.

"Sudah kami lakukan penyelidikan itu, tetapi karena masih proses penyelidikan, tentu kami tidak bisa bicara banyak," kata Martinus ketika dihubungi CNN Indonesia, Rabu (4/3).

Martinus mengatakan, sejumlah dokumen dan data awal tentu sudah diterima penyelidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak proses penyelidikan dimulai. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut dokumen dimaksud.


"Masih proses penyelidikan. Tidak bisa dibuka," ujar Martinus.

Diketahui, dugaan korupsi yang diselidiki oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya adalah terkait pengadaan sejumlah barang dan jasa dalam APBD Jakarta yang dipersoalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta. Salah satunya yaitu Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah tahun 2014.

Ahok telah melaporkan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat lalu (27/2). Ahok menyebut ada 'dana siluman' dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp 12,1 triliun.

Ahok juga telah membahas persoalan APBD tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun pihak DPRD malah berencana melaporkan balik Ahok atas tudingan melakukan upaya suap untuk meloloskan RAPBD tahun 2015.

Seperti diketahui, Ketua Panitia Angket DPRD DKI, Mohammad Sangaji, menyebut ada upaya suap mencapai Rp 12,7 triliun yang coba dilakukan oleh oknum Pemprov DKI untuk meloloskan RAPBD 2015.

(rdk/rdk)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK