KPK Diminta Usut Kasus 'Dana Siluman' APBD DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera mengusut dugaan penyimpangan dana dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Kali ini, desakan datang dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Anak Bangsa Republik Indonesia (Garindo) melalui sebuah surat yang telah dikirimkan kepada pimpinan KPK, Selasa (3/3).

LBH Garindo menyampaikan tuntutannya agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana APBD DKI Jakarta yang telah dilaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (27/2) lalu.

"DKI Jakarta adalah barometer di Indonesia. Jika praktek dana siluman di APBD DKI Jakarta tidak terselesaikan, maka ini akan menjadi contoh buruk dalam dunia politik Indonesia. Kami mendesak plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki untuk segera mengusut dugaan penggelembungan APBD DKI Jakarta," ujar Direktur LBH Garindo Hendrikus Ch Kuntag di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/3).

Pilihan Redaksi Giliran DPRD Laporkan Pemprov DKI Jakarta ke KPK Kisruh APBD, Ahok Minta Maaf Kepada Warga Jakarta Ahok: Dana Siluman Cukup untuk Bangun 60 Ribu Rusun Bawahan Ahok Sudah Buat Pernyataan Tak Terlibat Main Anggaran

LBH Garindo khawatir jika dugaan penggelembungan dana dalam APBD DKI Jakarta tidak segera diselesaikan maka Ahok—sapaan akrab Basuki—akan dilengserkan dari jabatannya dalam waktu dekat. Hendrikus mengatakan, walaupun saat ini KPK terindikasi sedang mengalami masalah internal, namun pihaknya berharap lembaga antirasuah tersebut memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian dugaan penggelembungan dana APBD di Ibukota Indonesia.

Dalam kedatangannya ke Gedung KPK Selasa (3/3) siang ini, LBH Garindo juga memberikan surat tuntutan yang ditujukan kepada plt Ketua KPK saat ini. Surat tuntutan tersebut diterima pihak sekretariat KPK karena Ruki, pimpinan sementara KPK, saat ini diketahui tengah menggelar pertemuan dengan para pegawai selepas aksi yang dilakukan pekerja lembaga antirasuah tersebut pagi tadi.

Hendrikus juga menegaskan bahwa kedatangannya dan perwakilan LBH Garindo ke KPK hanya sebatas mendesak komisi negara tersebut untuk segera mengusut data-data yang telah diberikan Ahok sebanyak dua koper besar pada Jumat (27/2) lalu. "Untuk urusan penahanan anggota DPRD DKI Jakarta itu menjadi hak penyidik nanti. Yang terpenting kami mendorong KPK untuk segera mengusut kasus ini (APBD DKI Jakarta)," ujar Hendrikus.

Ahok diketahui telah mendatangi KPK untuk meminta bantuan mengusut dugaan adanya dana siluman di APBD DKI Jakarta pada Jumat (27/2) lalu. Ahok hadir bersama sejumlah barang bukti. Salah satu bukti tersebut berupa lembaran kertas rincian draf APBD DKI Jakarta 2015.

"Ini bukti sangat jelas dan saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan terhadap semua bukti-bukti ini," ujar Ahok Jumat lalu. (utd)