Mediasi Buntu, Taufik: Ahok Maunya Apa?

Jakarta, CNN Indonesia -- Mediasi antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnoma (Ahok) tampaknya tak bakal terjadi lagi. Wakil Ketua DPRD DKI  M. Taufik menegaskan, DPRD sudah enggan memulai atau berinisiatif untuk melakukan mediasi lagi terkait kisruh APBD 2015 DKI Jakarta.

"Kenapa (mediasi) tanya ke kita (DPRD)? Kenapa nggak tanya Ahok saja, maunya apa?" tutur Taufik saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (6/3).

Soal mediasi ini, Taufik menyebut menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  "Kalau Kemendagri masih menginginkan ada mediasi antara DPRD dengan Ahok, silahkan saja mereka yang memulai dan mengatur," katanya.

Pilihan Redaksi Laporan Ahok ke KPK Pintu Masuk Ungkap Korupsi Lain di DPRD Pantau dan Bandingkan Dua Versi APBD Jakarta di Situs Ini Rapat Mediasi Buntu, Ahok: Saya Siap Dipecat

Taufik kembali menegaskan, Ahok tidak bisa semau-maunya dalam menyusun APBD. "Ya, nggak bisa semau-maunya dia. Penyusunan APBD itu kan ada aturannya, ada mekanismenya. Jelas kok itu," ungkapnya. Selama itu tidak dilakukan Ahok, DPRD tidak akan mau melakukan mediasi lagi.

Ahok sebelumnya sudah menegaskan tidak akan berkompromi lagi dengan DPRD soal APBD 2015 ini. Dia siap dengan segala konsekuensi atas pilihannya itu.

"Saya jujur. Saya sudah siap dipecat, dibilang nipu, dilapor ke Bareskrim atau apa siap saja. Tapi saya akan tetap bertahan tidak boleh ada anggaran siluman," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (6/3).

Ahok juga menegaskan sistem e-budgeting yang diterapkan penuh pada rancangan APBD DKI 2015 ini adalah harga mati. Ia pun tak memungkiri bila ada oknum bawahannya yang juga mencoba bermain-main dengan anggaran.

Misalnya lewat penggelembungan dana pembelian alat tulis kantor atau konsumsi. Tetapi dengan e-budgeting, itu akan mudah diketahui. "Saya gampang sudah ada e-budgeting, tinggal sisir langsung ketahuan pemeliharaan, beli alat tulis, atau makan minum tidak masuk akal," ucapnya.