Laporan Ahok ke KPK Pintu Masuk Ungkap Korupsi Lain di DPRD

Hafizd Mukti, CNN Indonesia | Jumat, 06/03/2015 07:19 WIB
Laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) bersama Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kanan), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Yuswandi A. Tumenggung Kemendagri RI (kedua kiri) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek (kiri) bersalaman sebelum dimulainya rapat mediasi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015. Kementerian dalam negeri melakukan mediasi permasalahan antara pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta mengenai dana siluman yang terdapat pada RAPBD 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan yang diserahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan dana siluman dalam APBD DKI 2015 bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap korupsi dana APBD tahun-tahun sebelumnya.

Pelaporan itu bisa memberikan penerangan bagi penegak hukum atas modus-modus penggelembungan atau susupan dana di APBD. Pasalnya, APBD 2015 belum bisa disidik karena belum dilakukan.

"Ini jadi pintu masuk untuk mengusut dugaan korupsi soal APBD tahun sebelumnya. Ini sangat sederhana," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmaji kepada CNN Indonesia, Kamis (5/3).


Sebagai "wasit", Kemendagri menganggap masalah ini menjadi sulit karena dibawa ke ranah pribadi untuk kepentingannya masing-masing. Ahok, yang datang dari kaum "minoritas", kata Dodi akan menghadapi jalur berliku jika pada saatnya harus memimpim mayoritas.

"Sebagai seorang gubernur dengan jalan yang berliku, minoritas, secara politik praktis menimbulkan ganjalan, mayoritas diperintah minoritas. Selain itu juga cara berkomunikasi ahok yang suka menyentuh jantung orang," jelasnya.

Sepekan terakhir ini terjadi saling serang, yang diawali hak angket DPRD dibalas Ahok dengan pelaporan KPK, hingga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mesti turun tangan melakukan mediasi. Akhirnya Kamis (5/3) mediasi terjadi di Kantor Kemendagri.

Berharap menghasilkan sebuah solusi, justru saling tuding yang terjadi. Tanpa solusi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung menuding pertemuan berlangsung panas karena gaya Ahok dinilai seperti preman.

“Gubernur mau memecat anggotanya dalam rapat,” katanya. Teriakan Lulung itu diamini oleh anggota DPRD lainnya. "Gubernur Preman!" kata mereka. Ahok, menurut Lulung sempat memarahi para stafnya yang hadir dalam rapat saat pembahasan ihwal pembelian UPS yang menjadi awal terbukanya kasus ini.

Sebenarnya, mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta bertujuan meredakan konflik antara dua lembaga pimpinan daerah ibu kota itu. Selain Ahok dan wakilnya, hadir Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono beserta jajaran petinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ahok mengatakan, pada rapat mediasi tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini lantaran semua pihak tetap bersikeras dengan APBD versi masing-masing. "Ini sudah enggak ketemu," ujar Ahok singkat. (pit/obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK