Ketua Fraksi Golkar Mundur Jika Pemerintah Tak Akui Ical

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengaku siap untuk mundur dari jabatannya, apabila kepengurusan Agung Laksono diakui dan disahkan oleh pemerintah.

"Apabila proses hukum telah berkekuatan hukum tetap dan kepengurusan hasil Munas Ancol dinyatakan sebagai pihak yang sah secara hukum, saya dan Mas Bambang serta pimpinan frasi lainnya akan mengundurkan diri dengan sadar dan ikhlas," ujar Ade di ruang rapat fraksi Golkar, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/3).

Menurutnya, sikap tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sebagai seorang politikus, dan untuk menghindari munculnya fitnah sebagai pengkhianat.

Pilihan Redaksi Sekjen DPR Belum Bisa Putuskan Nasib Fraksi Golkar Ical Ajukan Gugatan Baru, Sekjen Kubu Agung: Itu Hak Mereka Akbar Cemas Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Serentak Golkar Agung Janji Tak Ada Bersih-Bersih Kubu Ical

"Menurut kami nilai kesetiaan itu penting daripada jabatan. Kalau kami tetap dipertahankan mereka, pasti nanti akan muncul fitnah," jelasnya.

Lebih lanjut, sikap serupa juga disampaikan oleh Sekretaris fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

"Kalau pihak Munas Ancol menang, kami akan mundur sebagai pengurus fraksi dan DPP. Ini penting karena tidak ingin ada kesan main di dua kaki," ujar Bambang.

Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar memutuskan kepengurusan mana pun yang dinyatakan sah oleh pemerintah harus mengakomodir kepengurusan yang kalah.

Mahkamah Partai Golkar (MPG) terbelah dalam memutuskan dualisme kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie alias Ical engan Agung Laksono. Dalam putusannya, dari total empat hakim yang ada, dua hakim tak menyebut kepengurusan kubu mana yang sah, sedangkan dua hakim lainnya –Djasri Marin dan Andi Mattalatta– memenangkan kubu Agung.

Selanjutnya, Djasri dan Andi meminta kubu Agung melakukan konsolidasi partai lewat musyawarah daerah mulai tingkat kabupaten hingga provinsi, dan menggelar musyawarah asional selambatnya pada 2016. Proses konsolidasi di internal Golkar tersebut akan dikawal Mahkamah Partai hingga Oktober 2016. (pit)