Nasional Peristiwa

Bertemu Luhut, JK Pastikan Koordinasi Berjalan Baik

Noor Aspasia Hasibuan | CNN Indonesia
Senin, 09 Mar 2015 18:14 WIB
Bertemu Luhut, JK Pastikan Koordinasi Berjalan Baik
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pengarahan saat meresmikan Gedung Pascasarjana JK School of Government di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (7/3). (ANTARA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan dan membicarakan soal Peraturan Presiden Jokowi Nomor 26 Tahun 2015 soal organisasi Staf. JK -begitu Jusuf Kalla akrab disapa- mengharapkan melalui pertemuan ini maka koordinasi kedepan akan kebih baik.

"Pada dasarnya semua membantu Pak Presiden, sama dengan Wapres juga begitu, Menko juga membantu bagaimana koordinasi dengan Menteri-nya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/3). Kendati demikian, JK tidak mau menjelaskan lebih dalam isi pertemuan tersebut, JK memastikan bahwa koordinasi kedepan akan lebih baik.
Pilihan Redaksi

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, pertemuan JK dan Luhut Pandjaitan dilakukan secara tertutup, Luhut memasuki kantor JK tidak diketahui media. Ia datang melalui pintu belakang.

Untuk diketahui, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan perluasan wewenang kantor staf presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, tak berlebihan. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan nantinya tidak bakal memegang seluruh program nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Tak semua program dimonitor Kepala Staf. Dari seluruh program pembangunan dalam setahun yang mencapai 4.500-an program, Kepala Staf akan mengendalikan 10 persen dari program itu, terutama untuk program arahan khusus Presiden seperti Tol Trans-Sumatera,” kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).

Program yang berada di bawah pengawasan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, ujar Andi, membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lintas menteri koordinator, dan perlu kerjasama kuat antara pusat dan daerah.

“Tol Trans-Sumatera misalnya kan melibatkan Menko Perekonomian, Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menko Maritim, pemerintah pusat, gubernur dan bupati. Jadi kompleks,” kata Andi. (sip)