JK Tolak Permintaan Agung Jadi Penasihat Golkar Munas Ancol

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak permintaan Agung Laksono untuk masuk ke Dewan Penasihat Golkar vesi Munas Jakarta.

"Tidak (bisa), (Saya) sudah komitmen di pemerintahan tidak boleh urus partai lagi," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (11/3).

JK memang menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk tidak akan aktif atau mengurus partai politik selama menjabat sebagai Wakil Presiden.

Pilihan Redaksi Golkar Ical Terus Tuding Menkumham Manipulasi Putusan MPG Paloh: NasDem Tawarkan Seluruh Tenaga untuk Golkar Agung Agung Ingin JK Jadi Dewan Penasihat Golkar

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol Agung Laksono menyatakan, dewan pimpinan pusat partainya telah mengajukan permohonan resmi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berkenan menjadi anggota dewan penasihat Golkar.

"Telah kami sampaikan. Tapi masih dalam proses meminta persetujuan Pak Jokowi," kata Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarh Nasional Ancol di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (11/3).

JK juga menanggapi santai gerakan Agung yang gencar mendekati kubu pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bagi JK selaku mantan ketua umum Partai Golkar, dirinya dekat baik dengan Agung atau Ical.  "Dengan Ical saya juga sering diskusi soal bangsa, tidak ada perbedaan antara keduanya," kata JK.

Langkah aktif Agung itu dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM resmi mengesahkan pengurus Partai Golkar versi Munas Jakarta. Alhasil, partai beringin tersebut dipimpin oleh Agung Laksono yang didaulat sebagai Ketua Umum oleh kader Golkar di munas tersebut.

"Kami memutuskan sesuai amar keputusan Mahkamah Partai yang mengabulkan untuk menerima hasil DPP Partai Golkar dari Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," ujar ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3). Yasonna lantas meminta Agung Laksono juga mengakomodir kader partai dari kubu Aburizal Bakrie. (hel)