Rieke Minta Kemensos Perbarui Data Penderita Gangguan Jiwa

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Rieke Diah Pitaloka meminta Kementerian Sosial segera memperbarui data penderita gangguan jiwa di Indonesia, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Menurut Rieke, pendataan tersebut masih tidak jelas. Salah satu masalahnya, kata Rieke, adalah tidak jelasnya kategori miskin. "Akibatnya, banyak rakyat miskin yang dipaksa bayar iuran selayaknya anggota mandiri," kata Rieke saat konferensi pers di ruangan pers DPR, Jakarta, Rabu (11/3).

Pilihan Redaksi Kemensos Minta Ahok Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir Menteri Khofifah: 274 Daerah di Indonesia Rawan Banjir Jokowi Minta Penanganan Banjir Fokus Rieke 'Oneng' Protes BPJS Kesehatan Kantongi Modal Negara

Berdasarkan data yang dihimpun Perhimpunan Jiwa Sehat (lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan jiwa), ada 2.600 penderita gangguan jiwa yang dirawat di panti laras (penampungan penderita gangguan jiwa) di Jakarta.

"Namun, jumlah penderita gangguan jiwa lebih dari itu," kata Rieke. Ia mengungkapkan masih banyak penderita gangguan jiwa yang tergolong miskin sulit mendapatkan pengobatan.

BPJS Kesehatan Harus Optimal

Lebih lanjut, Rieke mengatakan perlu adanya audit BPJS Kesehatan, baik itu dari segi manajemen maupun keuangan. "Audit secara resmi, lalu publikasikan ke masyarakat," katanya.

Dengan begitu, kata Rieke, diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga BPJS Kesehatan dapat bekerja secara lebih optimal. Rieke mengatakan pemerintah telah menyuntik dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 5 triliun.

"Sekarang mau dilihat, apakah BPJS Kesehatan masih kekurangan uang atau pengelolaannya yang kurang bagus?" ujarnya.

Masih adanya kasus anggota BPJS Kesehatan yang ditolak membuat Rieke mempertanyakan pengelolaan keuangan oleh BPJS Kesehatan. "Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang sakit hanya 25 persen, itupun tidak semuanya sakit berat," katanya.

Ia menambahkan, "Apakah uang yang disetorkan ke BPJS Kesehatan, baik itu dari negara maupun mandiri benar-benar habis?" katanya.

Rieke berpendapat perlunya terobosan agar pemenuhan kebutuhan obat dapat berjalan obat. "Jika perlu terbitkan keputusan presiden," katanya. (sur)