Ahok Kantongi Nama Pemain Anggaran: DPRD, Panggil Gue Dong

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan lebih baik Panitia Angket DPRD melayangkan panggilan langsung kepada dia ketimbang istrinya, Veronica Tan, sebab Ahok lebih paham soal APBD yang saat ini diselidiki Panitia Angket.

“Panggil gue lebih bagus. Gue lebih bisa jelasin,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3). Ia menyatakan amat siap jika sewaktu-waktu dipanggil Panitia Angket DPRD DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Istri Ahok Dibidik DPRD soal Revitalisasi Kota Tua Bantah Istrinya Terkait CSR, Ahok: Panggil Nenek Gue Sekalian Dituding DPRD Terlibat Proyek, Istri Ahok: Diamkan Saja Dulu DPRD Panggil Pejabat DKI yang Rapat Bersama Istri Ahok

Di hadapan Panitia Angket, Ahok berencana membeberkan modus permainan anggaran yang selama ini terjadi dalam proses penyusunan APBD. Ia mengaku sudah memiliki bukti-bukti yang cukup sekaligus mengantongi nama-nama ‘pemain.’

"Saya lengkap kok datanya, ada nama-namanya. Kalau saya datang (ke rapat panitia angket), seru nih. Nanti media live saja,” kata Ahok dengan gaya bicara khasnya yang ceplas-ceplos.

Meski demikian Ahok tak merinci nama-nama pemain anggaran yang ada di kantongnya, sebab itu masuk ke ranah hukum. Ahok telah melaporkan permainan anggaran, sekaligus menyerahkan nama-nama pemainnya ke polisi.

Salah satu cara termudah menelusuri rekam jejak anggota Dewan, menurut Ahok, ialah dari gaya hidupnya. “Cek ada enggak anggota DPRD pakai baju, jam tangan, mobil keren. Bayar pajaknya berapa, penghasilan berapa. Itu aja kalau dia (DPRD) berani buka. Dia mau koar-koar silakan, hukum yang akan membuktikan,” ujar Ahok.

Soal penyelidikan Panitia Angket terkait APBD Jakarta ini terkesan melebar dengan rencana pemanggilan terhadap istri Ahok. Surat kepada Veronica memang belum dikirimkan, tapi DPRD merencanakan paling cepat pekan depan dia bakal dipanggil. (Baca Dituding DPRD Terlibat Proyek, Istri Ahok: Diamkan Saja Dulu)

Kamis (12/3), Panitia Angket menyimpulkan ada indikasi kuat dokumen APBD Jakarta 2015 yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI ke Kementerian Dalam Negeri palsu. Kesimpulan itu dibuat setelah Panitia Angket mencecar Tim Anggaran Pemprov DKI.

“Sangat jelas dokumen yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan,” kata Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji. Pernyataan Ongen ini tak baru, karena sejak angket belum digulirkan pun DPRD telah menudingkan hal serupa.

Kesimpulan Panitia Angket itu kemudian diprotes oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ia berpendapat Pemprov DKI telah mengirimkan dokumen sesuai tahapan pembahasan di DPRD yang disepakati bersama. (agk)