Untuk diketahui, PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau korupsi, antara lain, kooperatif, justice collaborator, sudah membayar denda, uang pengganti. Teroris harus sudah ikut deradikalisasi, dia menyatakan setia pada NKRI, tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk narkoba remisi hanya mereka yang dipidana lima tahun lebih. Itu saja. Kalau itu diterapkan sudah cukup bagus," katanya.
ADVERTISEMENT
"Ya memberi masukan apakah seseorang itu masih terlibat perkara lain," ujar dia.
Meski demikian, Prasetyo mengaku belum pernah mendengar secara detil soal rencana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 ini. "Tapi penerapan PP yang ada itu memang antara lain meminta rekomendasi menteri dan pejabat terkait, kalau korupsi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kejaksaan, dan polisi. Kalau narkotika ke BNN (Badan Narkotika Nasional). Terorisme ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," kata dia. (rdk)