Ahok: Daripada Tuduh Saya Korupsi, DPRD Lapor Harta Dulu deh

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ahok –sapaan Basuki– menuding keterlambatan pelaporan LHKPN oleh anggota DPRD DKI dapat membawa persoalan baru bagi pemerintahan ibu kota ke depannya. Oleh sebab itu ia meminta para anggota DPRD untuk segera melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK.

Pilihan Redaksi Ahok akan Beri DPRD DKI Password Draf e-Budgeting APBD Pemprov Jakarta Sepakat Tunjangan Rumah DPRD Naik Tahun Ini DPRD Tak Lagi Permasalahkan Pengadaan Mesin Tik Rp1,7 Miliar Sutiyoso: DPRD dan Pemprov DKI Jangan Main Mata

"Padahal selama ini mereka (anggota DPRD) menuduh saya korupsi, terlibat CSR lewat Ahok Center. Mending DPRD lapor dulu deh harta kekayaannya. Jangan mengendarai Range Rover, Lamborghini, tapi Nomor Pokok Wajib Pajak pun tidak punya. Bagaimana dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Pada kesempatan itu, Ahok sekaligus menjelaskan maksud dari adanya biaya operasional besar sejumlah Rp 3 miliar untuk seluruh wali kota Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2015.

“Rp 3 miliar itu untuk Pekerja Harian Lepas karena kami tidak mau lagi memakai tenaga outsourcing. Dulu tenaga keamanan dan pekerja kan memakai outsourcing, orang dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi. Saya tidak mau, semua harus kontrak individual saja. Nah alokasi uang, termasuk alat tulis kantor, ada di situ. Ini dinamakan operasional, bukan masuk ke pribadinya wali kota," kata Ahok.

Nantinya, seluruh PHL yang bertugas membersihkan saluran air dan menjaga keamanan di kampung-kampung di Jakarta akan dibiayai menggunakan dana operasional wali kota. Kebijakan tersebut diambil karena Ahok ingin kebersihan saluran air di wilayah ibu kota dapat terwujud merata ke depannya. (agk)