DPRD Tak Lagi Permasalahkan Pengadaan Mesin Tik Rp1,7 Miliar

Lalu Rahadian | CNN Indonesia

Rabu, 18 Mar 2015 19:19 WIB

DPRD Tak Lagi Permasalahkan Pengadaan Mesin Tik Rp1,7 Miliar — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik, saat memberikan keterangan terkait rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD yang berakhir ricuh, Jakarta, Kamis, 6 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak lagi mempermasalahkan pengadaan mesin tik dalam APBD DKI Jakarta. Padahal, sebelumnya DPRD DKI menyatakan akan mempertanyakan perihal pengadaan mesin tik di

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, selama rapat pembahasan antara Banggar dengan SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak pukul 11.00 WIB tadi tidak ada satu pun pembahasan mengenai pengadaan mesin tik di enam lokasi yang dilakukan. Prasetyo pun hanya menjawab singkat pertanyaan mengenai kelanjutan pengusutan pengadaan mesin tik kepada SKPD maupun TAPD kepada para wartawan.

Pilihan Redaksi

"Wah permasalahan itu (pengadaan mesin tik) hilang semua," ujar Prasetyo singkat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam penjelasannya, Prasetyo menegaskan akan berupaya untuk mendorong penggantian nomenklatur terhadap beberapa mata anggaran dalam draf APBD DKI Jakarta 2015 yang ditolak oleh Kemendagri pada evaluasinya.

Penggantian nomenklatur anggaran dilakukan untuk melimpahkan dana kepada pos-pos pembangunan lain yang dipandang lebih bermanfaat untuk masyarakat di Ibukota.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga memberikan pandangannya terhadap pelarangan pengadaan dana kunjungan ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta oleh Kemendagri. Politisi dari PDIP itu mempersilahkan Kemendagri memotong anggaran perjalanan dinas ke luar negeri jika hal tersebut dipandang tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum.

"Kami (DPRD) cuma mengawasi saja," ujarnya.

Sebelumnya dalam evaluasi Kemendagri terhadap draf APBD DKI Jakarta 2015, terdapat anggaran pengadaan mesin tik di enam tempat sejumlah Rp 1.701.632.500 yang tidak disetujui.

Wakil DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan akan membahas pos anggaran tersebut dalam rapat pembahasan draf APBD 2015. "Pengadaan mesin tik juga kita akan evaluasi. Nanti yang diminta adalah diskusinya (dalam rapat pembahasan draf APBD 2015)," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.