Diberi Akses e-Budgeting APBD, Ketua DPRD Kompak dengan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan ID dan password kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (19/3), untuk mengawasi input dana e-budgeting Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015.

Setelah memperoleh akses untuk mengawasi proses input anggaran e-budgeting, Prasetyo dapat mengunci anggaran dalam draf APBD 2015 itu ketika proses input selesai dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (20/3).

Pilihan Redaksi Ahok akan Beri DPRD DKI Password Draf e-Budgeting APBD DPRD Tak Lagi Permasalahkan Pengadaan Mesin Tik Rp1,7 Miliar Pemprov Jakarta Sepakat Tunjangan Rumah DPRD Naik Tahun Ini Sutiyoso: DPRD dan Pemprov DKI Jangan Main Mata

Ahok –sapaan Basuki– mengatakan akses untuk mengawasi proses dan hasil input e-budgeting APBD Jakarta 2015 akan dan hanya ia berikan kepada Ketua DPRD mulai tahun ini. Tujuannya agar Ketua DPRD melakukan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif, yakni Pemprov DKI Jakarta.

"Ini untuk mengawasi semua SKPD. Kalau ada yang ragu nilai (anggaran) atau pengadaannya tidak benar, langsung pakai password Ketua DPRD lalu di-lock (anggaran itu). Saya pun tidak bisa buka, tapi nanti saya bisa tahu SKPD tidak bisa pakai item itu karena Ketua DPRD menguncinya,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

“Selanjutnya kami akan panggil mereka (SKPD terkait) untuk bertanya kenapa sampai Ketua DPRD mengunci anggarannya? Kalau banyak yang dikunci berarti staf SKPD itu tidak benar dan dia akan kami pecat,” ujar Ahok.

Menurutnya, ini adalah kerjasama yang amat baik antara legislatif dan eksekutif DKI Jakarta. Ahok memutuskan untuk mengambil kebijakan itu untuk menghilangkan fitnah dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh SKPD maupun DPRD seperti saling tuding yang selama ini terjadi.

Setelah diberi akses untuk mengawasi proses e-budgeting APBD, Prasetyo langsung menanggapi dengan respons positif. Politikus PDIP itu yakin proses pengawasan yang menjadi tanggung jawab DPRD akan berjalan lebih maksimal setelah password diberikan oleh Ahok kepada dia.

"Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran, sudah terkunci nih. Yang penting anggaran sampai ke bawah dan jadi milik masyarakat. Fungsi saya sebagai badan pengawas jadi jalan. Kalau sekarang kan belum. SKPD nakal, DPRD nakal, main tuduh-tuduhan," ujar Prasetyo.

Sebelum menggunakan sistem e-budgeting, ujar Ahok, eksekutif maupun legislatif kerap menemui kesulitan dalam mengawasi ribuan item yang terdapat dalam APBD DKI Jakarta setiap tahunnya.

"Dulu tidak ada e-budgeting dan penguncian. Mampu tidak DPRD awasi puluhan ribu item dari SKPD (dalam APBD)? Tidak mampu. Saya juga tidak mampu. Makanya dengan sistem lock, yang nakal dikunci sudah selesai. Seperti menangkap maling lalu dikunci. Dulu menangkap maling terus dilepas," ujar Ahok.

"Iya, tidak ada tersangka (jika memakai sistem lama)," kata Prasetyo, kompak dengan sang Gubernur.

Jumat esok (20/3) merupakan batas akhir pembahasan draf APBD Jakarta hasil evaluasi Kemendagri. Jika proses input APBD melalui e-budgeting berjalan lancar, maka warga ibu kota dapat menikmati dana APBD dalam waktu dekat.

Namun jika proses pembahasan dan input tak berjalan sesuai rencana, misalnya DPRD tak mau menandatangani draf APBD tersebut, Ahok siap mengeluarkan Peraturan Gubernur agar pagu APBD Jakarta 2014 dapat digunakan di tahun 2015. (agk)