Koalisi Kebon Sirih Terancam Pecah karena Kisruh APBD Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Partai Politik di DPRD DKI Jakarta yang dikenal dengan sebutan 'Koalisi Kebon Sirih' terancam mengalami perpecahan dalam menanggapi polemik draf APBD 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang masih dibahas sampai saat ini.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas, perpecahan dapat muncul karena belum ada kesepakatan antar Fraksi partai politik di DPRD untuk menerima atau menolak draf APBD DKI Jakarta 2015 hasil evaluasi Kemendagri kedepannya.

Pilihan Redaksi Ahok Akui 33 Kejanggalan Dana Dinas Pendidikan di APBD 2014 Rakyat Jakarta Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman Batuk, Lulung Mangkir di Acara Penting yang Dihadiri Ahok Masalah APBD 2015, DPRD DKI Jakarta Terpecah

Ilyas menuturkan, mayoritas anggota dan pimpinan Fraksi maupun DPRD masih begitu mengedepankan egonya masing-masing dalam pembahasan draf APBD 2015 tersebut. Sehingga, sampai Kamis (19/3) sore tadi belum muncul kesepakatan antar pimpinan maupun anggota DPRD DKI Jakarta menanggapi APBD yang hendak disahkan oleh mereka.

"Iya sangat besar kemungkinan koalisi pecah karena menurut saya tidak ada titik temu antara anggota dan masing-masing masih mengedepankan egonya sendiri," ujar Ilyas kepada para wartawan, Kamis (19/3).

Batalnya pelaksanaan rapat pimpinan gabungan yang rencananya dilaksanakan pada Kamis (19/3) siang tadi dikatakan Ilyas terjadi karena adanya perpecahan tersebut. Selain itu, absennya beberapa pimpinan juga menjadi sebab rapat pimpinan gabungan diundur pelaksanaannya hingga Jumat (20/3) pagi esok.

"Kawan-kawan tidak jadi rapat karena yang satu pihak menginginkan Peraturan Daerah, satu pihak lagi menginginkan untuk kembali ke APBD 2014. Selain itu banyak dari para pimpinan yang tidak hadir dalam rapat tadi," jelas Ilyas.

Hingga saat ini diketahui Fraksi PDIP, NasDem, dan PKB di DPRD DKI Jakarta telah memutuskan untuk mendukung terbitnya Perda agar APBD 2015 dapat disahkan sesegera mungkin. Menurut Ilyas, penerimaan APBD 2015 dilakukan untuk menghindari preseden buruk dari masyarakat jika nantinya APBD 2014 yang digunakan untuk setiap program di DKI Jakarta tahun ini.

"Jangan jadi preseden buruk untuk DKI Jakarta karena tidak punya APBD 2015. Sangat memalukan kalau kita kembali lagi ke APBD 2014," ujar Ilyas. (sur)