Jakarta, CNN Indonesia -- Siswa Indonesia tertinggal tiga tahun dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara Indonesia dengan 34 negara anggota yang tergabung dalam OECD semakin meningkat.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan pemerintah Indonesia mesti meningkatkan kualitas pendidikannya, hal ini termasuk mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah.
"Kualitas pendidikan Indonesia harus ditingkatkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan partisipasi siswa dengan menjangkau para siswa yang putus sekolah," kata Gurria saat peluncuran hasil kajian OECD bertajuk 'Pendidikan di Indonesia Siap Menyongsong Tantangan', di Jakarta, Rabu (25/3).
Kajian tersebut dilakukan pada 2012 dengan melakukan kunjungan lapangan ke DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kajian tersebut dibuat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah termasuk diantaranya struktur dan skala penyediaan pendidikan, akses dan inklusi siswa, kemajuan siswa, pengajaran dan pembelajaran, standar dan akreditasi, pembiayaan, tata kelola sektor pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar, menengah, kejuruan dan perguruan tinggi.
Gurria mengatakan ada beberapa alasan siswa Indonesia putus sekolah, diantaranya karena masalah kesehatan seperti malnutrisi ataupun karena faktor orangtua yang tidak mengizinkan anaknya sekolah.
"Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan, yaitu 1/5 dari keseluruhan anggaran. Dan pemerintah harus memastikan semua uang itu dipakai dengan efisien," kata Gurria.
Lebih lanjut lagi, Gurria mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang strategis dilakukan mengingat Indonesia merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara.
Selain itu, Gurria juga merekomendasikan agar Indonesia juga meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi orang dewasa serta mengelola keberagaman dengan lebih baik lagi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan akan melakukan tiga prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia.
Pertama, pemberdayaan aktor-aktor pendidikan yang terdiri dari guru, siswa dan orangtua. "Dulu Indonesia masih berkompromi dengan kualitas guru karena tengah mengejar kuantitas. Sekarang, Indonesia harus fokus pada kualitas," katanya.
Kedua, peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Menurut Anies, pendidikan harus ada di semua daerah di Indonesia tanpa terkecuali. "Indonesia masih punya masalah di bidang akses dan transportasi. Perbaikan transportasi serta merta memperbaiki akses ke pendidikan juga," katanya.
Ketiga, meningkatkan efektivitas birokrasi. Birokrasi yang efektif, menurut Anies, harus tercermin juga pada birokrasi lokal. "Birokrasi yang efektif adalah hal yang krusial untuk saat ini," katanya.
Selain itu, program wajib belajar 12 tahun juga dinilai menjadi salah satu langkah stategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi anak Indonesia.
(utd)