Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, bidang kemaritiman belum menjadi sektor yang menarik minat banyak warga Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan ironi bagi Indonesia yang menyandang status sebagai negara kepulauan.
"Dari sekitar 237 juta penduduk, hanya satu persen saja yang bergiat di bidang kemaritiman atau 2,313 juta penduduk. Ini ironis karena Indonesia menyebut diri sebagai negara maritim," ujar Ade saat memimpin kuliah umum di Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Kamis (26/3).
Tak hanya soal keterlibatan masyarakat dalam negeri, Ade juga menyinggung sedikitnya pakar hukum laut yang dimiliki Indonesia. "Lebih sedih lagi, pakar hukum laut kita hanya tiga orang. Mochtar Kusumaatmadja, Hasyim Djalil dan Etty Agoes," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade berkata, fakta tersebut merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah Joko Widodo. Ia menuturkan, jumlah penduduk yang ikut serta dalam industri kemaritiman seharusnya sesuai dengan perbandingan rasio wilayah laut.
"Kalau wilayah laut kita 2/3, gampangnya yang berpartisipasi 2/3 masyarakat. Nah ini mungkin atau tidak," ucapnya.
Ade juga menggarisbawahi ketersediaan kapal dalam negeri yang menjadi tulang punggung industri perikanan. Ia memaparkan, kebanyakan nelayan Indonesia memiliki kapal berukuran kecil.
"Paling besar kapal mereka 30 gross ton. Padahal kapal Thailand rata-rata 300 gross ton. Terakhir, yang kami temukan di Maluku mencapai 600 gross ton," ujarnya.
(pit)