Pergub APBD Dinilai Bisa Koreksi Rencana Pembangunan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penggunaan Pergub APBD DKI 2015 dengan pagu anggaran tahun sebelumnya akan menjadi kesempatan bagi pihak Pemprov untuk mengoreksi rencana pembangunan di Jakarta.

Sebelumnya, dengan diputuskannya penerbitan Pergub maka Pemprov harus merancang ulang mata anggaran tahun 2015 ini agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, yakni maksimal Rp 72,9 triliun.

"Misalnya perbaikan jalan jangan di jalan Daan Mogot tapi di jalan Palem Indah atau sebaliknya, silakan," kata Heru di Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/3).

Pilihan Redaksi Prioritas Anggaran dari APBD DKI Pagu 2014 versi Kemendagri Cari Kesalahan Ahok, DPRD Undang Pakar Hari Ini Soal Laporan Dana Siluman Ahok, BPKP Mulai Audit APBD 2014 ICW Temukan Potensi Penyimpangan Rp 1,2 T di APBD

Heru tak menampik hal ini akan menambah beban kerja Pemprov. Namun ia tak mempermasalahkan hal tersebut.

Dirinya juga membantah adanya anggapan bahwa penggunaan pagu tahun 2014 berarti mengulang program tahun sebelumnya sama persis, termasuk pengadaan UPS yang tengah diusut pihak kepolisian.

"2014 programnya sudah dibuang saja. Sudah tidak kami pikirin," ujar Heru.

Disamping itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menjamin tidak akan ada pegawai Pemprov yang sengaja menduplikasi mata anggaran tahun kemarin dan memasukkannya kembali ke tahun ini. Sebab, sistem e-Budgeting yang saat ini digunakan Pemprov DKI dapat meminimalisir hal tersebut serta mempermudah pengawasan.

"Saya rasa tidak berani pegawai Pemprov sekarang jiplak mata anggaran, sudah ada e-Budgeting. Lebih ketat, dong. Kalau jiplak nanti kelihatan tidak bagus kerjanya," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengatakan warga Jakarta tidak akan rugi meski tahun ini menggunakan anggaran tahun 2014. Ia malah yakin akan ada kelebihan anggaran.

"Gampang itu, tinggal kami potong (anggaran) pemeliharaan, alat tulis kantor, termasuk dinas luar negeri segala macam kami sudah dapat Rp 1,2 triliun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/7).

Di tahun ini, ujar Ahok, postur pembelanjaan APBD akan lebih banyak digunakan untuk belanja infrastruktur serta program-program kesehatan dan pendidikan serta program lain yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. (utd)