Soal Laporan Dana Siluman Ahok, BPKP Mulai Audit APBD 2014

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melaporkan dugaan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang ada di APBD DKI 20012-2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk APBD 2012-2013, KPK telah turun ke lapangan untuk mencari bahan dan keterangan. Sementara untuk APBD 2014, KPK telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan telah mendapatkan permintaan dari KPK untuk melakukan audit APBD DKI 2014. Audit mulai dilakukan tetapi masih dalam proses. Masih belum terlihat hasil yang layak untuk disampaikan ke KPK.

"Audit (APBD DKI 2014) masih berproses. Masih belum ada yang bisa disampaikan," kata Ardan dalam pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (25/3) malam.

Pilihan Redaksi Ahok: Lebih Baik Rp 72 T Daripada Rp 90 T tapi Diembat Mereka Semua Diserahkan ke Ahok Agar Tak Ada Siluman Lagi Kemendagri Koreksi Sekitar Rp 4 Trliun dalam APBD Jakarta

Menurut pelaksana tugas Komisioner KPK Johan Budi Sapto Pribowo, laporan dari gubernur yang akrab disapa Ahok itu berkaitan dengan APBD tahun anggaran 2012-2014. Salah satu yang dilaporkan adalah terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS). 

Johan mengatakan KPK telah menerjunkan tim ke lapangan untuk meneliti laporan APBD tahun anggaran 2012-2013. Sementara untuk APBD 2014, KPK menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selesai.

"Kami masih menunggu hasil audit APBD 2014 dari BPKP. Tapi untuk laporan (APBD) 2012-2013 kami sudah turun ke lapangan mencari bahan dan keterangan," ujar Johan, Selasa (24/3).

Penanganan dugaan kasus dana siluman bukan hanya dilakukan oleh lembaga antirasuah, pihak kepolisian turut ambil bagian dan bahkan telah menggelar pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyelidikan. Namun Polri hanya menangani kasus pengadaan UPS dalam anggaran tahun 2014.

Menurut Johan, KPK dan Polri tetap terus berkoordinasi dalam penyelidikan kasus ini. "Kalau Polri menyelediki itu (UPS) ya baik-baik saja," ujarnya. (Baca juga: Korupsi UPS, Polri: Indikasi Kerugian Negara Berkisar Rp 50 M)

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan penanganan kasus dugaan siluman yang dilaporkan Ahok belum ada kemajuan. Masih tersendat di bagian pengaduan masyarakat. (hel)