Pemimpin Redaksi Situs Islam Kritik Pemblokiran Kominfo

Jakarta, CNN Indonesia -- Lima pemimpin redaksi situs islam yang diblokir pemerintah menyambangi Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta hari ini, Selasa (31/3). Mereka mengkritik dan mempertanyakan alasan pemblokiran situs islam tersebut.

"Kami ingin melakukan klarifikasi dan bertanya ke Kominfo atas alasan apa kami diblokir. Bagaimana sebetulnya proses pemblokiran," ujar juru bicara sekaligus Pemred Hidayatullah, Mahladi, kepada awak media di Gedung Kominfo, Jakarta.

Pilihan Redaksi Kominfo Akui Tak Lakukan Investigasi Soal Blokir Situs Islam Onno Kritik Aksi Kominfo Blokir Situs Islam Radikal MUI Pertanyakan Alasan Pemblokiran 19 Situs Islam

Selain Mahladi, perwakilan media lain yang hadir yakni Arrahmah, Gema Islam, Kiblat, dan Salam Online. Mahladi menuturkan, dirinya tidak tahu persoalan apa yang membuat Kominfo memblokir situs mereka.

"Kalau berbahaya, yang mana? Kalau dianggap mengajak masyarakat bergabung ke ISIS, mana berita yang seperti itu? Tolong ditunjukkan," ujarnya.

Mahladi menyayangkan tidak ada klarifikasi dari Kominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada sejumlah media situs Islam yangn diblokir tersebut. Pihak Internet Service Provider (ISP) juga belum melakukan klarifikasi kepada mereka.

"Kami belum pernah diajak bicara apa-apa. Kalau melihat surat yang beredar, itu dari Kominfo ke ISP. Dalam konteks ini, kami tidak menerima surat, tidak ada tembusan," katanya.

Saat ini, lanjut Mahladi, sebagian situs masih bisa diakses. Tetapi ada beberapa laporan dari daerah yang tidak bisa diakses.

Hingga berita ini diturunkan, proses audiensi masih berlangsung. "Kami akan melakukan pengaduan. Pihak yang mengadu, dijaminkan diproses dalam waktu 24 jam," tuturnya.

Kominfo menyebut BNPT meminta agar pemerintah memblokir situs yang diklaim menyebarkan ajaran islam radikal dan mengajak masyarakat bergabung ke ISIS. Melalui keterangan resmi yang dikutip dari situs Kementerian Kominfo, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu menyatakan, kementerian telah memblokir 22 situs/website radikal sesuai permintaan BNPT. (rdk)