KPK Pastikan Hak Tetapkan Suryadharma Ali Jadi Tersangka

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi mementahkan materi permohonan praperadilan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Pihaknya mengklaim memiliki wewenang dalam memperkarakan SDA. Hal itu diyakini karena SDA dinillai telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar, sesuai Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 butir (c).

Pilihan Redaksi Banjir Praperadilan seperti Membuka Kotak Pandora Suryadharma Ali Dipastikan Tidak Hadiri Sidang Praperadilan Pengacara Beberkan Prestasi Suryadharma kala Jabat Menteri Pengacara Suryadharma Minta Penetapan Tersangka Dicabut

"Bukti permulaan sudah ada di proses penyelidikan. Pertama, (bukti) bahwa itu uang negara. Kedua, (bukti) bahwa kerugian itu di atas Rp 1 miliar sesuai dengan kewenangan KPK," ujar Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Girsang usai sidang.

Chatarina mengungkapkan, KPK menduga SDA telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 3 miliar dalam rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2012-2013.

Dugaan tersebut mencuat dari hasil proses penyelidikan yang telah mengumpulkan setidaknya 408 dokumen dan keterangan dari 34 saksi yang menyatakan ada tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang SDA, selama menjabat sebagai Menteri Agama.

"Indikasi kerugian keuangan negara sebagai bukti permulaan sudah terpenuhi sebelum ditetapkannya pemohon (SDA) sebagai tersangka," ujar Chatarina.

Selain itu, menurut Chatarina, terdapat indikasi kerugian yang lebih besar lagi yaitu sekitar Rp 1 triliun dalam proses pengadaan pemondokan jamaah haji di Arab Saudi.

Menindaklanjuti hasil penyelidikan, KPK kemudian melakukan gelar perkara dan menerbitkan Sprindik No. 27/01/015/2014 pada 22 Mei 2014 silam dengan menetapkan SDA sebagai tersangka. (Baca: Mengawal Vonis Hakim atas Gugatan Tersangka Melawan KPK)

Di sisi lain, kuasa hukum SDA, Humphrey Djemat, KPK tidak bisa sewenang-wenang menetapkan perhitungan kerugian negara tanpa didasarkan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

"Tidak boleh penyelidik menentukan sendiri. Berbahaya. Bisa sangat subyektif untuk itu. Jadi kelihatan kan memang tidak ada unsur kerugian negara (yang diakibatkan oleh SDA) kalau begitu," ujar Humphrey usai sidang.

Sidang praperadilan perkara SDA ditutup pukul 15.00 WIB oleh hakim tunggal Teti Herdianti. (Baca: MA Ditantang Buat Aturan Batasi Wewenang Praperadilan)

Berdasar pertimbangan Teti, sidang dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Rabu (1/4) pukul 08.00 WIB dengan agenda pemaparan bukti-bukti dan keterangan saksi fakta serta saksi ahli dari pihak pemohon, SDA. (meg)