Pelimpahan BG ke Bareskrim Dianggap Tak Lengkap

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan tindak pidana gratifikasi Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Budi Gunawan kini ditangani oleh Bareskrim Polri. Namun, pelimpahan kasus tersebut tidak dilakukan secara utuh.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Viktor Simanjuntak menyatakan, dokumen yang diterima institusinya hanya sebatas laporan hasil analisis (LHA). "Tidak ada berkas lidik sidiknya, hanya LHA saja," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/4).

Dia juga menyatakan dokumen tersebut masih belum lengkap. Dokumen tersebut, menurutnya, diterima apa adanya dari Kejaksaan Agung.

Pilihan Redaksi Meski Ada SP3, KPK Percaya Polisi Tangani Kasus Budi Kasus Budi Gunawan Dilimpahkan ke Polisi, KPK Angkat Tangan Kejaksaan Benarkan Pelimpahan Berkas Budi Gunawan ke Polisi DPR Ingin Kehormatan Komjen Budi Gunawan Dipulihkan

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo pada kesempatan terpisah menyatakan institusinya memang tidak menerima berkas lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Masih dokumen, kalau berkas kan kalian tahu kelengkapannya seperti apa," ujarnya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, berkas penyidikan seharusnya dilengkapi keterangan saksi, keterangan tersangka, kemudian bukti surat-surat. "Sementara waktu itu kan KPK belum maksimal," kata Prasetyo. "Setelah dipelajari, dicermati, ternyata disimpulkan masih perlu pendalaman."

Sebelumnya, kasus yang sempat menjerat Budi Gunawan ini dilimpahkan oleh KPK ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menyusul pencabutan status tersangka Budi Gunawan melalui sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berharap kasus ini terus diusut oleh Kejaksaan, ternyata Jaksa Agung HM Prasetyo justru memutuskan untuk melimpahkan kasus tersebut kembali ke Mabes Polri.

Alasan Pelimpahan

Alasan pelimpahan ini, menurut Prasetyo, merujuk kepada nota kesepahaman antara Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Kapolri pada 2012. Berdasarkan kesepakatan itu, penyelesaian kasus diserahkan kepada institusi penegak hukum yang pertama kali melakukan penyelidikan.

Prasetyo mengaku, KPK sendiri telah menyatakan kepada Kejaksaan Agung bahwa kasus yang sempat menjerat Budi Gunawan sebelumnya pernah ditangani oleh kepolisian.

"Karena itulah Kejaksaan, setelah mencermati, memberikan rekomendasi bahwa masih perlu pendalaman, dan penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujar Prasetyo. (pit)