Sidang Praperadilan Suryadharma Ali Diputus Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang praperadilan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali melawan Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya sampai pada tahap putusan, hari ini, Rabu (8/4).

Pilihan Redaksi Praperadilan Diputus Esok, KPK dan Suryadharma Optimis Menang Sidang Gugatan Suryadharma Ali ke KPK Masuki Tahap Akhir Pengacara SDA: KPK Salahi Aturan dalam Penyelidikan Perhitungan Kerugian Negara Kasus SDA dari Laporan Kemenag

Hakim tunggal Tatik Hadiyanti menjadwalkan pembacaan putusan pada pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang praperadilan Suryadharma telah berlangsung selama tujuh hari, sejak dibuka pada Senin (30/3) lalu. Kedua belah pihak, baik Suryadharma maupun KPK, telah mengajukan sejumlah bukti dan saksi untuk memperkuat dalil mereka masing-masing di hadapan hakim.

Suryadharma melalui kuasa hukumnya mengklaim penetapan tersangka dirinya oleh KPK tidak sah lantaran sarat muatan politis. Begitu pula dengan prosedur penyelidikan yang juga dinilai tidak sah karena belum ada kepastian jumlah kerugian negara.

Suryadharma meminta kepada hakim untuk menetapkan penetapan tersangka dirinya oleh KPK tidak sah. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini juga meminta hakim untuk memutus KPK membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada dirinya atas penetapan tersangka tersebut.

Di sisi lain, KPK mengaku tidak ada yang salah dalam prosedur penyelidikan hingga penetapan tersangka terhadap Suryadharma. Persoalan penetapan tersangka yang telah dijatuhkan ketika proses penyelidikan, KPK katakan, mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Oleh karena itu, KPK meminta kepada hakim untuk menolak seluruh permohonan praperadilan Suryadharma karena permohonan tersebut dianggap prematur. (Baca: KPK Tegaskan Tak Salahi Aturan Saat Periksa Suryadharma Ali)

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Mei 2014 atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010 hingga 2013.

Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana. (obs)