"Saya pikir sudah capeklah mengurusi seorang gubernur yang tidak punya etika dan norma. Kayak dia yang paling benar aja. Terus terang saja, Gerindra akan mengajukan usul pemakzulan," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta, Senin (14/4).
Abdul menuturkan, perkataan Ahok yang paling tidak dapat dimaafkan adalah perkataannya soal kepanjangan dari DPR. Ahok pernah menyebut DPR sebagai dewan perwakilan rampok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia harus mengaca diri, bertanya pada dirinya. Mana mungkin dari Bangka Belitung langsung jadi wagub kalau nggak ada partai politik. Itu kan persyaratan," katanya.
Taufik menuturkan, HMP tidak ditentukan persetujuan Ketua DPRD yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi. "HMP diajukan minimal 20 orang anggota yang berasal lebih dari satu fraksi. Itu syarat dasarnya. Kalau syarat dasar sudah terpenuhi ya harus dilaksanakan HMP itu," ujarnya. (sip)