Pembahasan APBD Aceh Lebih Keras Ketimbang di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengalami masalah terkait pengajuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun nyatanya hal tersebut tak hanya terjadi di DKI Jakarta saja, melainkan terjadi di Daerah Istimewa Aceh, bahkan jauh lebih keras.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan keadaan di Aceh bahkan jauh lebih keras dibandingkan yang terjadi di DKI Jakarta. Menurutnya, kejadian di Aceh bukan hanya berupa dinamika politik saja, melainkan hingga muncul kekerasan.

"Jika kalian mau tahu, Aceh itu lebih keras. Tidak hanya debat tapi juga aspek kekerasan muncul. DKI ini dinamika saja, kami tidak ingin ikut campur dalam permasalahan politik yang menjadi hak DPRD," kata Tjahjo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

Tjahjo menambahkan pemerintah juga tak mau ikut campur dalam proses hukum yang sedang diajukan oleh pihak Gubernur dan DPRD. Namun dia menegaskan anggaran jangan sampai tersandera.

Pilihan Redaksi Hadiri Musrenbang, Tjahjo Sebut DKI Punya Kewenangan Lebih Mendagri: Walau Terlambat Pembangunan Tetap Berjalan Pagu Anggaran Turun, Ahok Perjuangkan Lagi di APBD Perubahan Ahok Anggarkan Rp 36miliar Bangun GOR Berkelas Internasional

Selain itu perencanaan anggaran serta evaluasi atas perencanaan secara prioritas harus ditekankan dengan baik. Tjahjo pun mengatakan Pemprov DKI Jakarta seharusnya berterimakasih lantaran anggaran yang diberikan pada mereka tidak banyak dipotong.

"Yang penting adalah anggaran jangan disandera. Evaluasi kami atas perencanaan secara prioritas harus ditekan dengan baik," ujar Tjahjo.

"Masih untung kami tidak memotong banyak. Jika mau adil, yang berkaitan dengan pejabat DKI yang kami potong, tapi itu juga tidak fair," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya Tjahjo Kumolo  menegaskan secara administrasi prosesnya sudah selesai, tinggal bagaimana kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD.

"Masalah APBD sudah clear dan sudah selesai semua permasalahannya. Kami mendorong agar pendidikan, kssehatan, Transjakara, dan soal guru honorer harus jadi skala prioritas," kata Tjahjo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

"Sekarang prinsipnya adalah walaupun terlambat tapi pembangunan tetap berjalan. Tinggal bagaimana kesepakatan dengan DPRD," katanya melanjutkan.

APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan melalui peraturan gubernur. Kisruh penyusunan APBD antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta berbuah pada digunakannya kembali pagu anggaran tahun lalu untuk tahun 2015 setelah direvisi dan disetujui Kemendagri. (pit)