Mendagri: Walau Terlambat Pembangunan Tetap Berjalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2015 akhirnya sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Meski terlambat, Kemendagri mengatakan proses pembangunan di DKI Jakarta harus tetap berjalan.

Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir di Balai Kota DKI Jakarta menegaskan secara administrasi prosesnya sudah selesai, tinggal bagaimana kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD.

Pilihan Redaksi Ahok Protes Tafsir Dirjen Keuangan Daerah soal Aturan APBD Ahok Harap APBD Jakarta Capai Rp 100 Triliun Ada Pengusaha Spesialis APBD di Balik Bandit Politik Pagu Anggaran Turun, Ahok Perjuangkan Lagi di APBD Perubahan

"Masalah APBD sudah jelas dan sudah selesai semua permasalahannya. Kami mendorong agar pendidikan, kesehatan, TransJakarta dan soal guru honorer harus jadi skala prioritas," kata Tjahjo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

(Lihat Juga: Babak Penentuan Anggaran Ibukota)

"Sekarang prinsipnya adalah walaupun terlambat tapi pembangunan tetap berjalan. Tinggal bagaimana kesepakatan dengan DPRD," katanya melanjutkan.

Tjahjo yang hadir ke Balai Kota untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta menambahkan masalah APBD tahun ini akan selesai pada April 2015. Mereka pun menegaskan jika tidak ada maksud sedikitpun untuk melakukan penyanderaan terhadap APBD DKI Jakarta.

Lihat juga: Ahok Harap APBD Jakarta Capai Rp 100 Triliun

Menurutnya, fokus yang menjadi skala prioritas harus dijalankan, DKI Jakarta harus diperhatikan. Jangan sampai, kata Tjahjo, muncul sisa lebih penggunaan anggaran dari APBD 2015 ini.

"Kami tidak ingin menyandera anggaran. Masalah gaji intensif harus jalan dengan baik beserta program juga berjalan dengan baik. Fokus yang jadi skala prioritas juga dijalankan," katanya.

Tjahjo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan terutama di DKI Jakarta. Hal tersebut ditujukan agar program pemerintah bisa selaras dengan keinginan masyarakat.

Sebelumnya, APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan melalui peraturan gubernur. Kisruh penyusunan APBD antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta berujung dengan kembali digunakannya pagu anggaran tahun lalu untuk tahun 2015 setelah direvisi dan disetujui Kemendagri.

Lihat juga: Ahok dan DPRD DKI Temui Mendagri Hari Ini Bahas Pergub APBD

(utd)