Digeledah Kasus Soal UN Bocor, Rekam Jejak PNRI Dinilai Baik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam menyatakan Perusahaan Umum Percetakan Negara RI (PNRI) memiliki reputasi yang bagus.

"Rasa-rasanya percetakan yang melakukan pencetakan UN tahun ini rekam jejaknya baik. Kalau tidak baik, pasti di-blacklist," kata Nizam kepada CNN Indonesia saat ditemui di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Furqon. "Rekam jejak Percetakan Negara bagus. Fasilitasnya juga bagus," kata Furqon saat dihubungi CNN Indonesia. (Baca Juga: FOKUS Bocornya Soal UN Tahun Ini)

Pilihan Redaksi Barang Sitaan Polri dari PNRI Dipakai Bocorkan Soal UN Polisi Telusuri IP Address Pembocor UN Soal Ujian Nasional Tahun 2015 Dicetak oleh 16 Perusahaan Geram Soal Bocor, JK Minta Pembocor Biayai UN Ulang

Furqon menjelaskan PNRI sebelumnya sudah pernah melakukan pencetakan UN. Kemudian, sempat berhenti beberapa tahun hingga ikut kembali mencetak UN pada tahun ini. "Lalu, tahun ini mulai mencetak UN lagi," kata Furqon.

Sementara itu, melalui siaran persnya, Humas PNRI menyatakan mereka telah lama menjalankan tugas mengamankan dokumen negara, termasuk ujian negara.

"Dalam pelaksanaan pencetakan UN ini, kami bekerja sama dengan tim kepolisian sejak dari pengambilan materi, serah terima materi, dalam proses pencetakan hingga pengiriman materi kepada user," demikian pernyataan PNRI melalui rilis, Rabu (15/4).

Namun demikian, Nizam mengakui ada beberapa percetakan yang sebelumnya masuk "daftar hitam" kemudian menang lelang pada tahun ini. Percetakan tersebut masuk "daftar hitam" dikarenakan tidak malakukan pencetakan soal UN sesuai jadwal yang diberikan Kemendikbud.

Akibatnya, percetakan itu tidak boleh mencetak UN selama satu tahun. "Kami akan ekstra hati-hati memantau percetakan yang pernah masuk daftar hitam itu. Tiap hari kami pantau secara ketat agar tidak terjadi hal serupa lagi," ujarnya.

Sebagai contoh, PT Ghalia Indonesia Printing pernah masuk "daftar hitam" pada 2013 karena gagal mencetak soal UN secara tepat waktu. "Percetakan itu kami pantau ketat supaya keterlambatan tidak terulang lagi," kata Nizam.

Untuk UN 2015, telah terpilih 16 percetakan untuk mencetak soal. Furqon menjelaskan belasan percetakan tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti Padang, Jakarta, Riau, Bali, Jawa, Manado, dan Makassar.

Lebih lanjut lagi, Nizam mengatakan belum pernah ada kejadian di mana percetakan masuk "daftar hitam" karena membocorkan soal UN. "Yang masuk daftar hitam itu semuanya karena keterlambatan pencetakan UN," katanya menegaskan. (utd)