Soal Duit dari Jero, Sutan Bhatoegana: Saya Tak Pernah Minta

Jakarta, CNN Indonesia -- Bekas Ketua Komisi Energi DPR, Sutan Bhatoegana, membela diri dari dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penerimaan duit senilai Rp 50 juta dari mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Duit itu sebelumnya didakwakan jaksa sebagai pemulus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013 antara Kementerian ESDM dengan DPR.

"Terkait tuduhan menerima uang dari Jero Wacik, saya tidak pernah datang sendiri ke Kementerian ESDM dan saya tidak pernah meminta atau mengharapkan sesuatu kalau berkunjung ke ESDM," kata Sutan saat membacakan nota keberatan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/4). (Baca juga: Sutan Bhatoegana Didakwa Minta THR Senilai USD 200 Ribu)

Pilihan Redaksi Jero Wacik Tak Tuntut Sepeser pun dari KPK Sutan Tuding KPK Tak Beberkan Tempat dan Waktu Korupsi Jero Wacik Sebut Penetapan Tersangka Dirinya Dipolitisasi

Dalam berkas dakwaan, jaksa menyebut Sutan menerima duit melalui anak buahnya sekitar periode awal tahun 2013 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Jero Wacik meminta kepada Sektretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, agar Sutan diberikan perhatian berupa uang saku sebagai bentuk apresiasi.

Jero memerintahkan Waryono untuk mengurus duit perhatian tersebut. Selanjutnya, Waryono meminta anak buahnya, Didi Dwi Sutrisnohadi untuk menyiapkan duit Rp 50 juta. Duit diserahkan secara langsung kepada terdakwa oleh Waryono yang ditemani Didi di ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM. (Baca juga: Sutan Bhatoegana Anggap Tuduhan Kasus Korupsi Bak Sinetron)

"Saya datang (ke ESDM) biasanya kalau ada acara-acara undangan kedinasan dan kadang membawa tamu-tamu yang akan bertemu dengan Pak Menteri," katanya. Sutan membela, semua tuduhan jaksa KPK hanya mencari celah dan dibuat-buat.

Atas tindakan tersebut, Sutan didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas pembelaan tersebut, Hakim Ketua Artha Theresia menyilakan jaksa menanggapinya dalam bentuk replik pada sidang Kamis mendatang. Kemudian, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruhnya dan menuangkan putusannya dalam putusan sela yang dibacakan pada Senin (27/4). (sip)