Tjahjo: Jokowi Punya Cara Sendiri dalam Evaluasi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cara sendiri dalam mengevaluasi para menteri Kabinet Kerja yang selama ini membantunya bertugas.

"Saya kira Presiden punya cara sendiri untuk mencermati, mengingatkan, menegur, mengarahkan menteri yang tidak sesuai dengan visi misi," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Perombakan Kabinet Bayangi Pemerintahan Jokowi Isu Perombakan Kabinet Dibantah Pihak Istana Projo Siapkan Nama 14 Menteri yang Harus Diganti Belum Ada Sinyal dari Mega, Reshuffle Tetap Dilakukan?

Menurut Tjahjo, seorang menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri yang malah berbeda dengan visi dan misi Presiden. "Kalau visi misi menteri menyimpang, tidak boleh. Termasuk menteri tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan Perpres dan yang bertentangan dengan visi misi Presiden," kata dia.

Ia menungkapkan setiap bulan Presiden Jokowi melakukan evaluasi. "Setiap rapat kabinet Beliau selalu memaparkan. Ini seluruh media, menteri A begini, menteri B begini, menteri C begini. Momentumnya tidak tepat, momentumnya tepat, harus liat reaksi publik bagaimana," ujar dia.

Tjahjo pun mengaku tahu persis bahwa Presiden sangat memperhatikan pemberitaan media dalam menilai kinerja para menterinya. "Sangat tahu. Karena itu menyangkut kompleksitas masalah. Misalnya, harga beras lagi tinggi, Dollar menguat, kok, ada wacana menaikkan pajak tol? Enggak pas," kata dia.

Kader PDIP itu menekankan, Jokowi memiliki wewenang penuh untuk melakukan pergantian maupun pergeseran menteri. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.

"Mau reshuffle atau tidak, pergeseran menteri itu bagian dari hak prerogatif presiden. Tapi menurut saya tidak dalam waktu dekat ini. Ini juga baru jalan," ujar dia.

Tjahjo menilai hasil survei yang mengatakan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan kinerja Kabinet Kerja rendah itu disimpulkan terlalu cepat. Ia menuturkan, tempo lima bulan sebenarnya belum bisa menjadi ukuran. "Harus dijelaskan, APBN-P baru. Setelah selesai empat bulan," ujar dia.

Selain itu, Tjahjo memandang bahwa seorang menteri tidak harus belajar dari awal untuk bisa menjalankan tugasnya. Yang jelas, menteri itu harus mampu menjabarkan kemauan Presiden. "Sederhana. Menteri harus mendengar aspirasi dan melayani masyarakat, mendengar masukan, saran kritik media dan publik," kata dia. (utd)