KPK Pertanyakan Usulan Perppu Komite Etik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo enggan berkomentar soal usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjelaskan Komite Etik.

Pilihan Redaksi Menkumham Dukung Komite Etik KPK Dibuat Permanen DPR Setujui Perppu KPK dengan Empat Catatan Pengawas Internal KPK Serius Dalami Laporan Hasto Pembentukan Komite Etik KPK Tunggu Tudingan Hasto Terbukti

"Saya belum bisa berkomentar karena belum jelas," kata Johan ketika dihubungi, Jumat (24/4).

Johan pun mempertanyakan rancangan perppu tersebut. "Soal Komite Etik permanen harus jelas dulu posisinya, harus dibahas dulu secara mendetail, siapa yang melakukan seleksi, siapa yang akan duduk di situ," katanya melanjutkan.

Rencananya, Komite Etik KPK bakal bertugas mengawasi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Perppu tersebut untuk dijadikan Undang-Undang menggantikan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

DPR sepakat dengan pemerintah untuk mengesahkan Perppu KPK. Persoalan Komite Etik diatur dalam perppu tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga menyatakan dukungannya agar Komite Etik dibuat permanen.

Menurutnya, lembaga yang memiliki kewenangan kuat perlu diawasi. "Ada usulan mengenai permanennya dewan kehormatan KPK. Saya kira ini ide yang bagus karena sama seperti kami melahirkan DKPP untuk mengawasi KPU dan Bawaslu," kata Yasonna saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (23/4). (obs)