Pimpinan DPR: Jalankan Eksekusi Mati Tahap Dua

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan, pemerintah Indonesia harus tetap melakukan eksekusi mati tahap kedua terhadap terpindana mati kasus narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Yang kami ketahui keputusan hukuman mati standing hukumnya sudah ada, dan itu sudah diputuskan di Indonesia sendiri. Pelaksanaan hukuman mati itu juga diperbolehkan," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/4).

Kendati demikian, ia mengimbau kepada pemerintah agar tetap melakukan pendekatan kepada para perwakilan negara terpidana mati mengenai rencana dan dasar hukuman mati di Indonesia tersebut. "Pendekatan secara kenegaraan ini perlu. Selama ini barangkali informasi belum secara menyeluruh" ujarnya.

Pilihan Redaksi Jelang Eksekusi, Pengamanan Dermaga Wijayapura Diperketat SETARA: Eksekusi Mati Buat Indonesia Dapat Nilai E dari PBB Indonesia Jangan Takut Kehilangan Muka soal Eksekusi Mati Jelang Eksekusi, Terpidana Mati Sakit Jiwa Gularte Ajukan PK Eksekusi Terpidana Mati, DPR: Jangan Ada PK di atas PK

"Sekarang informasi betul-betul ditumpahkan, sehingga negara bersangkutan sangat mengerti permasalahan ini," lanjutnya.

Hal tersebut juga disampaikannya dalam menyikapi terpidana mati kasus narkoba asal Perancis Serge Areski Atlaoui yang keluar dari daftar eksekusi gelombang kedua. Politikus Partai Demokrat ini mengaku belum mengetahui apakah pemerintah benar-benar akan menangguhkan eksekusi terhadap Serge.

"Yang saya tahu bahwa keputusan resmi itu belum, apakah ada yang tidak jadi dieksekusi, atau jadi dieksekusi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Agus mendukung pemerintah untuk tetap melakukan eksekusi mati, walaupun sempat mendapat kecaman dari Presiden Perancis Francois Hollande, dan juga Presiden Uni Eropa Donald Tusk.

"Sekali lagi ini tentu tidak akan mengurangi, baik hari maupun pelaksanaan eksekusi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan penundaan eksekusi mati terhadap Serge murni karena langkah hukum yang baru diambil oleh kuasa hukumnya, bukan karena tekanan pemerintah Perancis yang mengancam akan mempersulit hubungan diplomatik dengan RI, termasuk aksi penarikan Duta Besar Perancis dari Jakarta.

(obs)