Soal Reshuffle, Jokowi: Tanyakan ke Pak JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan melontarkan pernyataan terkait isyarat yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan akan ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Ya tanyakan ke Pak JK," ujar Jokowi kepada pers ketika dikonfirmasi di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Presiden Jokowi bergeming saat ditanya lebih jauh soal isu tersebut. Alih-alih, ia meminta agar wartawan menanyakan soal acara yang baru saja ia hadiri, yakni acara Pelepasan Anggota Tim Nusantara Sehat dengan slogan "Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran" yang digagas Kementerian Kesehatan.

"Tanya ini lho Nusantara Sehat, kalau tanya itu ya saya jawab. Kita baru berbicara Nusantara Sehat kok," kata dia.

Pilihan Redaksi Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah Politisi PDIP Sebut Banyak Menteri Tak Paham Konsep Jokowi PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini Penerimaan Negara Anjlok, Tim Ekonomi Jokowi Dianggap Amatir

Sebelumnya, JK mengungkapkan bahwa Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. "Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.

Namun sayangnya, JK tak menjelaskan rinci sektor kementerian mana yang menjadi sasaran perombakan. "Nanti, itu teknis," kata JK singkat. (Baca juga: JK Isyaratkan Bakal Ada Reshuffle Terhadap Kabinet Kerja)

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CNN Indonesia, perombakan kabinet direncanakan bakal dilakukan dalam dua hingga tiga bulan kedepan. Sebelumnya, wacana perombakan kabinet mencuat akibat semakin rendahnya popularitas Jokowi-JK dan ketidakpuasan masyarakat pada beberapa program pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri pada semester pertama pemerintahannya. Selain untuk mengefektifkan kerja kabinetnya, evaluasi ini juga dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kabinet Kerja ini harusnya didukung kepercayaan masyarakat yang tinggi, dengan demikian pemerintah bisa lebih mudah menjalankan tugasnya," ujar Nico. Untuk diketahui, 34 menteri dalam susunan Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK ini telah berjalan selama hampir tujuh bulan terhitung sejak pelantikan Oktober 2014.

Sementara PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa perombakan kabinet harus dilakukan tahun ini. "Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, akhir April lalu. (Baca juga: PDIP: Kabinet Kerja Harus Reshuffle Tahun Ini)

PDI Perjuangan, lanjut Hendrawan, memang melakukan pembicaraan mengenai kabinet. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar dilakukan mengingat posisi PDIP sebagai partai pengusung Presiden Jokowi.

Namun, pembicaraan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk rapat khusus mengenai rencana reshuffle. Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.

Selain itu, Hendrawan mengatakan adanya penilaian sejumlah menteri yang sulit untuk merealisasikan Nawacita karena konflik kepentingan. "Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya. (Baca juga: PDIP: Menteri Tak Boleh Bermanuver) (hel)