"Enam bulan waktu yang cukup untuk menilai. Seperti dokter butuh second opinion, karena menterinya masih pemanasan. Tapi yang jelas mesti tahun ini," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dia mengakui, PDI Perjuangan turut menilai soal adanya sejumlah menteri yang berada di posisi yang tidak tepat. Hal tersebut menyebabkan kabinet tidak dapat berkinerja dengan baik.
"Ada juga menteri yang sepak terjangnya dikendalai konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor," katanya.
"Mereka masih memikirkan apa yang harus saya berikan kepada sponsor. Jadi bukan nawacita, tapi cita-cita," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar harus melakukan evaluasi yang komprehensif atas kinerja 34 menterinya.
Meski begitu, walau PDIP telah melakukan pembicaraan, Hendrawan memahami bahwa evaluasi, perombakan dan pengangkatan menteri, seluruhnya menjadi hak prerogatif presiden. (meg)