Lulung Emosi saat Ditanya Media Soal Penahanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana menjelaskan alasan dirinya terbakar emosi setelah diperiksa selama 11 jam oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan mark up pengadaan uninterruptible power supply (UPS) APBD 2014 pada Senin malam (4/5).

Menurut Lulung, dia emosi karena mendengar berbagai pertanyaan yang dipandang menyudutkan dirinya dari para wartawan di Bareskrim Polri. Lulung pun emosi karena beberapa media mengubah perkatannya dalam berita yang mereka tulis.

Pilihan Redaksi Kolega di DPRD DKI Minta Lulung Cerita Soal Pemeriksaan UPS Soal Perkara UPS, Lulung Diminta Berani Buka-bukaan Fraksi PPP: Terlalu Jauh Jika Berpikir Lulung Jadi Tersangka Lulung Bungkam setelah Diperiksa Penyidik Sembilan Jam

"Ketika saya keluar (kantor Bareskrim Polri) langsung ditanyakan 'siap ditahan tidak Pak?' Ya saya emosi. Saya katakan 'Bapakmu saja yang ditahan', eh beberapa media menulisnya 'Bapak lo saja yang ditahan'. Memang saya psikopat? Tiba-tiba saya marah begitu," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/5).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengatakan bahwa ketua umum partainya telah memberi pesan agar dia mulai membatasi diri untuk memberikan komentar kepada media massa selama proses pemeriksaan sebagai saksi kasus UPS.

Lulung meminta agar media massa dapat bersikap kooperatif dalam memberitakan berbagai perkembangan terkait penyelidikan kasus UPS pada APBD 2014 secara berimbang.

"saya akan kooperatif (dengan kepolisian), dan saya minta pemberitaannya media juga yang kooperatif. Ketua umum (PPP) sudah bilang agar saya membatasi komentar ke media karena ada media yang beritanya pesan-pesanan," kata Lulung.

Lulung meninggalkan Gedung Bareskrim sekitar pukul 20.50 WIB kemarin malam dan hanya melayani sedikit pertanyaan dari wartawan. Pengusaha Tanah Abang itu pun sempat menyampaikan sikapnya yang akan terus mendukung langkah kepolisian dalam mengusut kasus UPS di APBD 2014 hingga tuntas.

"Intinya saya mendukung Polri dalam mengusut dan menyelesaikan kasus ini," ujar Lulung.

Kasus dugaan korupsi mulai mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta berpolemik mengenai RAPBD tahun 2015. Ahok kala itu membeberkan anggaran siluman yang kembali muncul dalam RAPBD padahal sebelumnya mata anggaran itu sudah dihapus. (rdk)