"Berpolitik itu artinya dia bisa menyadari power-nya yang besar, untuk kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, dan politisi," ujar Fahri melalui keterangan tertulis, Rabu (6/5).
Imbauan tersebut disampaikannya setelah melihat kerja sama yang terjalin antara legislatif dan eksekutif selama tujuh bulan terakhir. Menurutnya, sejumlah menteri lamban dalam menyesuaikan diri dengan kerja parlemen. (Baca: Bantah Isu Reshuffle, Tedjo Klaim Kinerja Menteri Baik)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi |
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan, tidak boleh ada yang mengganggu kelancaran kerja presiden, terutama koordinasinya dengan DPR.
"Jangan lupa, menteri adalah presiden di bidangnya masing-masing. Jadi pilih yang bisa bekerja, berkomunikasi, dan yang bisa menunjukkan hasil kerjanya untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Diketahui, 34 menteri dalam susunan Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK ini telah berjalan selama hampir tujuh bulan terhitung sejak pelantikan Oktober lalu.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.
"Ya, tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.
Sementara itu, Presiden Jokowi enggan untuk menanggapi isyarat yang diberikan JK terkait reshuffle tersebut. "Ya tanyakan ke Pak JK," ujar Jokowi. (obs)