"Menurut saya yang perlu direshuffle itu perekonomian. Ekonomi sekarang ini lagi ambruk," ujar Victor saat berbincang dengan CNN Indonesia, Selasa (5/5).
Mulai dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, menurut Viktor, hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian dinilai paling layak untuk di reshuffle. "Sebut saja. Rini Soemarno, Bambang, terus Sofyan Djalil," katanya. Lalu, tambahnya, "Menteri Perindustrian (Saleh Husin), dan Menteri Perdagangan (Rahmat Gobel) juga termasuk."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penilaian tersebut diberikannya juga bukan tanpa dasar. Victor menyebutkan beberapa kondisi yang menjadi parameter bagi Presiden Jokowi untuk merombak jajaran menteri yang menangani perekonomian Indonesia. Salah satu nya adalah lemahnya nilai tukar rupiah.
"Dolar tembus Rp 13 ribu lebih, itu sudah mengganggu psikologi pasar dan itu sangat mengancam," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem ini.
Bahkan, Fadli meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak membuang waktu lagi dalam merombak jajaran menteri perekonomian. Hal tersebut disampaikan untuk tidak semakin mempersulit kondisi masyarakat Indonesia lebih lagi.
Eko mengungkapkan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu Eko berharap kewenangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku Kepala Negara.
"Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Eko belum menjelaskan apakah perombakan tersebut lebih ke arah menteri-menteri yang mengurusi bidang tertentu seperti ekonomi seperti yang selama ini dikabarkan atau tidak. (Baca juga: Apapun Kondisinya, Rombak Kabinet Kewenangan Jokowi)
Lebih lanjut Eko mengaku sudah mengira masyarakat akan fokus ke penilaian yang menyebutkan bahwa menteri-menteri yang mengurusi perekonomian negara adalah yang kinerjanya kurang baik atau kedodoran.
Presien menurutnya tentu punya ukuran-ukuran tertentu dalam menilai para pembantunya dalam tugas kenegaraan.
Bekas tim sukses kampanye pilpres Jokowi-JK ini mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan perombakan sangat tentatif. Bisa saja dalam waktu sepekan atau satu bulan.
(sip)