Jusuf Kalla Nilai Kasus Novel Baswedan Murni Ranah Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa kasus penahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak terkait dengan kasus atau polemik KPK dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

"Masalah Novel bukan masalah Polri dan KPK. Ini masalah hukum dan harus berjalan," kata JK di Jakarta, Kamis (7/5).

Pilihan Redaksi Novel Laporkan Polri ke Ombudsman sebab Salahgunakan Wewenang Kompolnas Sebut Kasus seperti Novel Sering Terjadi di Polri Sidang Gugatan Novel Baswedan ke Polri Digelar 25 Mei Kejaksaan Agung Belum Terima Berkas Novel Baswedan

JK sendiri enggan mengomentari lebih dalam perihal berjalannya kasus ini. Menurut JK sekalipun ada wewenang menghentikan kasus oleh Presiden, pemeirntah harus menunggu limpahan kasus Novel Baswedan ke Kejaksaan Agung. Melihat proses hukum yang masih berjalan JK meminta publik menanti hasil.

"Hukum harus jalan," katanya.

Sebelumnya, JK juga telah mendukung upaya Novel untuk mengajukan praperadilan. JK merasa upaya ini merupakan salah satu langkah baik agar masalah yang menimpa novel bisa terselesaikan dengan baik.

Untuk diketahui, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan berkas perkara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah rampung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, ketika dikonfirmasi, Korps Adhyaksa berkata sebaliknya.

"Sampai sekarang belum menerima berkas Novel," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Tony Spontana di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (7/5).

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan berkas Novel telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Saat ini dirinya hanya tinggal menunggu penilaian jaksa, apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum untuk masuk ke tahap selanjutnya.

"Berkas sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung. Tinggal menunggu penilaian dari jaksa," ujar Budi singkat saat ditemui di Bareskrim, Rabu (6/5). (utd)