Pemerintah Dituntut Akui Kesalahan pada Tragedi Trisakti

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5). Dalam aksi ini mereka mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan tragedi Trisaksi yang terjadi pada Mei 1998.

Setelah diterima oleh Biro Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas menyatakan, ia dan teman-temannya ingin menanyakan soal surat permohonan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dikirim.

"Kami mengobrol lebih ke administrasi tentang surat-menyurat yang sudah kami serahkan ke lima institusi. Pada intinya, kami ajukan surat audiensi untuk bertemu Presiden. Ada empat tuntutan yang kami akan sampaikan kepada Presiden," ujar Muhammad di Kantor Sekretariat Negara. (Baca: Jokowi Diminta Tak Takut Usut Tragedi Mei 98)

Pilihan Redaksi Mereka Menolak Lupa Tragedi Mei 98 Keluarga Korban Yakin Dalang Kekerasan Mei 98 dari Militer Ahok Minta Jokowi Tuntaskan Penegakan Hukum Tragedi Mei 98 Mencari Adil Tragedi Mei 98

Ia lantas membeberkan keempat tuntutan tersebut, di antaranya; keinginan untuk bertemu Presiden Jokowi untuk mendesak agar segera diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengadilan hak asasi manusia (HAM) Ad-hoc, menyejahterakan keluarga korban, menjadikan tanggal 12 Mei atau 21 Mei sebagai hari pergerakan mahasiswa, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan tragedi Trisakti.

Muhammad menegaskan, jika surat permohonan tersebut masih tidak ditanggapi, maka ia dan teman-temannya akan bergerak dan melakukan protes kembali. Pasalnya, ia mengaku setiap tahun telah berupaya melakukan hal yang sama, namun tidak mendapat tanggapan apapun dari pemerintah. (Baca: Ahok Minta Jokowi Tuntaskan Penegakan Hukum Tragedi Mei 98)

"Tahun ini kami sudah memberikan (surat) ke lima institusi dan terus beraksi, namun belum ada titik terang. Kami menganggap Presiden Jokowi adalah reformasi rakyat, tapi tidak ada keseriusan sama sekali untuk Mei 98," kata dia.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masuk ke dalam program Nawacita Jokowi-JK. Oleh sebab itu, ucap Muhammad, ia dan kawan-kawannya mencoba mengevaluasi selama satu semester, terutama kasus pelanggaran HAM.

"Saat kampanye, Beliau bilang akan serius menangani kasus HAM. Kami akan terus menagih sampai kapanpun, sampai diskusi tanpa diwakili oleh siapapun," ujar dia. 

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan berkomentar ketika ditanya mengenai tindak lanjut pemerintah dalam menangani kasus Mei 98. "Saya tanya Tim Komunikasi (Presiden) ya," kata dia. (obs)