Yasonna Sebut Kisruh Golkar dan PPP Bikin Kinerjanya Anjlok

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui kisruh Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar jadi penyebab kinerjanya dinilai buruk. Adanya pihak yang dibuat kecewa membuat isu negatif tentang kinerjanya sebagai Menteri mengemuka.

"Karena soal Golkar, PPP sudah pastilah itu," kata Yasonna di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Pilihan Redaksi Pilkada Serentak Harus Jadi Momentum Islah Golkar dan PPP Menyoal Nawacita dan Reshuffle dalam Kinerja Menteri Jokowi Amien Minta Jokowi Rombak Menteri Bidang Ekonomi dan Hukum Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif

Menurutnya, polemik dua partai tersebut melibatkan dua kubu berbeda. Apapun keputusan yang diambilnya, akan membuat salah satu kubu kecewa.

Dalam keputusannya, Yasonna lebih mengakui kubu Golkar Agung Laksono dan kubu PPP Romahurmuziy. Alhasil keputusan ini membuat kubu lain tidak puas. Kubu Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar hasil Munas di Bali menggugat keputusan Yasonna ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat ini gugatan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan materi pokok perkara.

Sementara kubu PPP hasil Muktamar di Jakarta yang dipimpin oleh Djan Farid lebih dulu mengajukan gugatan. Hasilnya, PTUN memutuskan Surat Keputusan Yasonna yang mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy harus dicabut karena batal demi hukum.

Yasonna sendiri menyatakan, keputusan mengesahkan kepengurusan Golkar dan PPP diambil secara teliti dan tidak bersifat personal. Keputusan mengesahkan salah satu kubu diklaim Yasonna sudah berdasarkan prosedur hukum, undang-undang, dan selalu menjadi bagian laporan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca juga: KPU Tak Boleh Terjerumus ke Konflik Internal Parpol)

Nama Yasonna jadi salaah satu yang disorot seiring merebaknya isu perombakan kabinet. Salah satu penilaian negatif disampaikan Political Communication (PolComm) Institute berdasarkan hasil survei kinerja para menteri yang dilakukan.

Dari hasil survei itu, menteri di bidang politik dan ekonomi mendapatkan sorotan lebih ketimbang menteri lain.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menteri Politik, Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan menteri yang kinerjanya dianggap negatif, dalam pemberitaan.

"Kinerja Menteri Yasonna dinilai tidak memuaskan karena konflik PPP, Golkar dan kebijakan remisi koruptor," kata Direktur Polcomm Institute Heri Budianto. (Baca juga: Pilkada Serentak, KPU Diminta Berpatokan pada SK Menkumham) (sur)