Pilkada Serentak Harus Jadi Momentum Islah Golkar dan PPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang proses pengajuan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah akhir Juli mendatang, keikutsertaan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan masih gelap akibat kisruh internal terkait kepengurusan.

Menanggapi hal ini, peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi menuturkan, pilkada serentak seharusnya menjadi momentum bagi kedua partai politik tersebut untuk segera menyelesaikan konflik.

"Ini mestinya menstimulasi mereka untuk islah dan membentuk kepengurusan sesegera mungkin," ujar Veri Junaidi di Jakarta, Selasa (28/4).

Pilihan Redaksi Pilkada Serentak, KPU Diminta Berpatokan pada SK Menkumham Pilkada Serentak Tak Akan Tunggu Konflik Golkar-PPP Reda Pilkada Serentak Dinilai Rawan Timbulkan Konflik Upayakan Golkar-PPP Lolos Pilkada, Komisi II Konsultasi ke MA

Veri menuturkan jika para kubu yang bersengketa tidak ikhlas mengambil jalan tengah permanen, sebaiknya mereka menggelar 'islah untuk sementara waktu' demi kepentingan politik partai mereka di daerah.

"Meski sulit, paling tidak sampai pilkada serentak ini selesai," tuturnya. Mekanisme ini, menurut Veri juga akan berdampak positif bagi independensi dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak.

Di sisi lain, peneliti Center for Strategic and International Studies Philips Vermonte mengatakan, kisruh Golkar dan PPP memang pelik. Rekomendasi Komisi II DPR agar KPU menanti keputusan berkekuatan tetap pengadilan yang menangani sengketa kedua partai ini bukanlah solusi yang terbaik.

Pun, ia menduga kisruh kepengurusan partai beringin dan partai Kabah ini tak akan berakhir dengan cepat. Pangkalnya adalah ketidakpercayaan kubu Aburizal Bakri dan kubu Suryadharma Ali kepada Kementerian Hukum dan HAM.

"Ada saling tidak percaya antara yang bertikai dan Kemenkumham. Sulit bagi parpol menerima keputusan yang sebenarnya legal," ucapnya.

Philips mendesak para pihak yang bersengketa untuk tidak mengutamakan kepentingan elite, melainkan mengedepankan aspirasi kader dan pengurus mereka di daerah.

(obs)