KPK Satu Suara dengan Jokowi soal Penguatan Pengawas Internal

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi satu suara dengan Presiden Joko Widodo dalam hal pentingnya peran pengawas internal di lembaga pemerintahan. Pengawasan internal dinilai sebagai tonggak dasar pencegahan korupsi.

"Setuju dengan Presiden Jokowi, aparat pengawas internal harus berperan aktif dalam ikut mencegah terjadinya korupsi," ujar Komisioner sementara KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Rabu (13/5).

Pilihan Redaksi Sosok Tiga Pimpinan Sementara KPK Pilihan Presiden Jokowi Pengawas Internal KPK Serius Dalami Laporan Hasto Samad Siap Diperiksa Pengawas Internal KPK

Johan mengatakan KPK selama ini telah berusaha memberikan bantuan dalam bentuk kajian sistem birokrasi di lembaga pemerintahan. Kajian itu merupakan bahasan bersama antara KPK dan lembaga terkait dalam hal mekanisme sistem kebijakan lembaga, termasuk penguatan pengawasan internal.  (Baca: Jokowi Kaget Terima Laporan Soal Kondisi Pengawasan Internal)

"Salah satunya misalnya soal pengelolaan sumber daya alam, kita mengkaji sistemnya. Hasilnya misalnya ada perubahan aturan Kementerian Kehutanan," ujar Johan.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, upaya KPK mendorong peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sudah digalakkan sejak jauh hari. Bagaimanapun, kata Priharsa, pengawas internal merupakan garda terdepan.

Sejak beberapa tahun lalu, ujar dia, KPK mencoba mendorong optimalisasi peran APIP sebagai palang pintu pertama pengawasan di tiap lembaga. Termasuk tentang kewenangan dan independensi dalam pelaksanaan tugas mereka," ujar Priharsa.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku kaget dengan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai peran pengawas internal pemerintah yang terbilang jauh dari memuaskan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015, Jokowi mendapati laporan bahwa kapabilitas APIP di lembaga pemerintahan belum bekerja secara optimal.

"Saya kaget dapat laporan ini. Artinya, aparat pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi," kata Jokowi. (obs)