Petinggi DPRD Jakarta Rapat Gabungan Bahas HMP untuk Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan setelah masa reses dua pekan. Rapat akan dihadiri oleh lima pimpinan DPRD, para Ketua Fraksi serta Ketua Komisi.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, rapat pimpinan gabungan akan membahas beberapa hal. Salah satunya soal hak menyampaikan pendapat (HMP) untuk Gubernur DKI Jakarta atau Ahok.

Pilihan Redaksi Berhitung Kekuatan Pendongkel Ahok di DPRD DKI Ahok Yakin Hanya Lulung dan Taufik yang Menuntut HMP PKS-PAN Bimbang Gulirkan HMP atas Ahok Ketua DPRD DKI: Situasi Politik Tak Mendukung Bahas HMP Ahok

"Salah satu kemungkinannya membahas HMP ya. Lihat nanti saja," kata Taufik ketika dihubungi, Rabu (20/5).

HMP yang akan dibahas ini terkait hasil panitia khusus hak angket DPRD DKI Jakarta. Hak angket digulirkan karena Ahok menyerahkan draft RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri.

Pada rapat paripurna April lalu, DPRD DKI Jakarta memang telah merecanakan akan membahas tindak lanjut hasil hak angket. (Baca juga: Ketua DPRD DKI: Situasi Politik Tak Mendukung Bahas HMP Ahok)

Saat paripurna 6 April berlangsung, panitia khusus hak angket mengeluarkan beberapa rekomendasi atas penyelidikan terhadap Ahok.

Pansus memutuskan bahwa Ahok bersalah saat mengajukan RAPBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri Februari lalu. Selain itu, pansus juga menyatakan bahwa Ahok memiliki etika yang tidak pantas sebagai Kepala Daerah. Pansus juga meminta Pimpinan DPRD DKI Jakarta segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat itu memutuskan untuk membawa hasil kerja pansus hak angket ke dalam Rapat Pimpinan sebelum memutuskan langkah yang diambil setelahnya.

"Saya (akan) pelajari apa yang disampaikan ketua angket. Keputusannya nanti pasca Kongres PDIP, nanti kami akan kaji dahulu," kata Prasetyo. 

(sur)