Fahri: Presiden Berhak Pecat Menteri Jika Tak Taat Perintah
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 22 Mei 2015 14:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeluarkan kata-kata yang menyerang pemerintahan Indonesia yang dipimpin Joko Widodo. Dalam akun twitternya, Prabowo mengungkapkan ada elemen yang membuat kegaduhan dalam pemerintahan Indonesia.
Menanggapi cuitan Prabowo tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mengatakan jika hal itu benar adanya. Menurut Fahri, memang ada pihak yang membuat seakan pemerintah berseteru dengan partai politik. (Baca juga: Prabowo: Oknum Pemerintah Buat Gaduh Politik Nasional)
"Ada saja pejabat yang membuat suasana kacau dan tidak kooperatif terhadap proses manajemen politik yang akhirnya mengganggu partai politik," kata Fahri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jumat (22/5).
"Ini semua mengacaukan dan bisa berefek ke masalah lain. Siapa yang pegang kendali? Tentu saja Pak Presiden," ujarnya.
Oleh sebab itulah, lanjut Fahri, cuitan yang dikeluarkan Prabowo menjadi bentuk peringatan jika ada menteri yang tidak taat pada perintah yang dikeluarkan Jokowi selaku Presiden Indonesia. Fahri pun menegaskan jika presiden punya kewenangan untuk melakukan pemecatan seandainya memang ada menteri yang tidak taat pada dirinya.
"Jika ada menteri yang tidak taat kepada presiden, lalu untuk apa dirinya menjabat sebagai menteri," ujarnya. (Baca juga: Fahri Sebut Jokowi Perintahkan Menkumham Tak Banding)
"Kewenangan untuk melakukan pemecatan ada pada presiden. Ini yang kami inginkan dari Pak Jokowi agar manajemen politik lebih terjamin," kata Fahri.
Wakil Ketua Umum PKS ini mengungkapkan, dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, Senin (18/5) lalu, salah satu yang menjadi pembicaraan adalah soal putusan PTUN terkait dualisme Golkar. Dalam putusan itu, PTUN memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie.
Fahri menyebutkan Jokowi saat itu menyatakan 'Saya bisa minta Pak Laoly untuk tidak banding'. Dan mohon maaf saya juga dikabari teman-teman di PDI Perjuangan jika tidak akan ada banding.”
Sebelumnya Prabowo menyebut ada oknum dalam pemerintahan yang membuat gaduh situasi politik nasional. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo menurut Prabowo kerap menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memajukan perekonomian.
Prabowo mencatat, pernyataan Jokowi soal stabilitas politik itu terakhir disampaikan saat Jokowi hadir dalam pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu. Mantan Danjen Kopassus ini juga hadir dalam acara tersebut.
"Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri," kata Prabowo dalam akun twitter @Prabowo08.
Padahal menurutnya, stabilitas politik bisa terwujud jika demokrasi dihormati dan dijalankan. "Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum dan demokrasi," ujarnya. (hel)
Menanggapi cuitan Prabowo tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mengatakan jika hal itu benar adanya. Menurut Fahri, memang ada pihak yang membuat seakan pemerintah berseteru dengan partai politik. (Baca juga: Prabowo: Oknum Pemerintah Buat Gaduh Politik Nasional)
"Ada saja pejabat yang membuat suasana kacau dan tidak kooperatif terhadap proses manajemen politik yang akhirnya mengganggu partai politik," kata Fahri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jumat (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itulah, lanjut Fahri, cuitan yang dikeluarkan Prabowo menjadi bentuk peringatan jika ada menteri yang tidak taat pada perintah yang dikeluarkan Jokowi selaku Presiden Indonesia. Fahri pun menegaskan jika presiden punya kewenangan untuk melakukan pemecatan seandainya memang ada menteri yang tidak taat pada dirinya.
"Kewenangan untuk melakukan pemecatan ada pada presiden. Ini yang kami inginkan dari Pak Jokowi agar manajemen politik lebih terjamin," kata Fahri.
Wakil Ketua Umum PKS ini mengungkapkan, dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, Senin (18/5) lalu, salah satu yang menjadi pembicaraan adalah soal putusan PTUN terkait dualisme Golkar. Dalam putusan itu, PTUN memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie.
Fahri menyebutkan Jokowi saat itu menyatakan 'Saya bisa minta Pak Laoly untuk tidak banding'. Dan mohon maaf saya juga dikabari teman-teman di PDI Perjuangan jika tidak akan ada banding.”
Sebelumnya Prabowo menyebut ada oknum dalam pemerintahan yang membuat gaduh situasi politik nasional. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo menurut Prabowo kerap menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memajukan perekonomian.
Prabowo mencatat, pernyataan Jokowi soal stabilitas politik itu terakhir disampaikan saat Jokowi hadir dalam pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu. Mantan Danjen Kopassus ini juga hadir dalam acara tersebut.
"Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri," kata Prabowo dalam akun twitter @Prabowo08.
Padahal menurutnya, stabilitas politik bisa terwujud jika demokrasi dihormati dan dijalankan. "Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum dan demokrasi," ujarnya. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK