MRT Desak Pemerintah Jakarta Tuntaskan Pembebasan Lahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan kendala utama dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) adalah masalah pembebasan lahan. Padahal tenggat waktu yang ditentukan untuk pembebasan lahan jatuh pada Desember 2013.

"Kalau mau ngomong lahan sudah kelewat jauh, harusnya 2008 sudah dibereskan. Kalau menunggu semua bebas 100 persen, sampai hari ini belum bisa mulai," kata Dono saat ditemui usai peninjauan lapangan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Wisma Nusantara, Ahad (24/5).

Pilihan Redaksi Wagub Jakarta Djarot Bahas Proyek MRT Jakarta Ahok Akan Bangun Jalur Sepeda Setelah Proyek MRT Gedung Bekas Kedutaan Inggris akan Disulap Ahok Jadi Depo MRT

Dono menjelaskan, tanggung jawab pembebasan lahan ada di pemerintah provinsi. Untuk itu MRT Jakarta masih terus berkoordinasi terkait masalah lahan. "Kami sekarang tetap bekerja walaupun lahan belum dibebaskan semua. Kami mengoptimalkan pada lahan yang sudah bisa digarap," ujar Direktur Kontsruksi PT MRT Jakarta, Muhamad Nasyir.

Meski masih mengoptimalkan lahan garapan yang ada, pihak MRT tetap berkoordinasi tentang tenggat terkait pembebasan lahan karena mereka sudah memunyai jadwal mengingat target pembangunan yang harus selesai pada 2018.

"Kami koordinasi. Titik ini tidak boleh sampai bulan ini, titik ini tidak boleh sampai bulan ini. Kalau ini sampai lebih proyek akan berhenti. Jadi kami sudah ada pendalaman skala prioritas," kata Nasyir.

Dalam paparan yang disampaikan kepada Wagub DKI Jakarta, Dono menyampaikan ada beberapa lahan yang masih terkendala pembebasan. Misalnya saja lahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Di terminal, sementara ada beberapa tanah warga. Kami juga akan merelokasi masjid di sana, yang dibangun Dinas Perhubungan. Kami menunggu pembebasan agar wilayah kerja lebih luas," tutur Dono.

Selain itu, MRT juga menunggu pembongkaran Stadion Lebak Bulus untuk melancarkan proyek mereka. Stadion tersebut sudah berkali-kali dilelang namun tetap gagal.

Mereka juga masih menunggu pembebasan lahan di sekitar area Stasiun Lebak Bulus di area Jalan Pasar Jumat, Jalan Fatmawati dan Jalan TB. Simatupang, Jalan Haji Nawi, dan Jalan Cipete Raya. "(Jalan) Haji Nawi banyak yang belum dibebaskan," ujar Dono.

MRT yakin masalah ini akan segera selesai. Pasalnya, Pemprov DKI sudah menggelontorkan dana yang dinilai Dono sudah cukup untuk pembebasan lahan tahun ini. "Duit juga sudah tidak masalah. Pemprov tahun ini keluarkan Rp 600 Miliar," katanya.

Dia juga yakin proyek MRT ini akan selesai pada target yang sudah ditentukan tahun 2018. "Komitmen kami Sudirman-Thamrin minimal rapi. Target kami sebelum ASEAN games sudah rapi," tegas Dono.

"Harusnya 2017 sudah dirapikan walaupun tidak total dan belum bisa beroperasi. Itu nanti tergantung Dephub (Departemen Perhubungan), barang-barangnya juga, awak-awak stasiunnya juga," ujar Dono.

Untuk itu pihaknya mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membantu mereka agar proyek ini bisa berjalan tepat waktu. "Intinya proyek kami tetap jalan kalau lahannya tersedia. Tadi Pak Wagub wagub sampaikan minta dipercepat. Kami bisa kalau lahannya tersedia," tegas Dono.

Ditemui di kesempatan berbeda, Djarot mengaku akan membantu proyek pengerjaan MRT dengan melakukan pembebasan lahan. "Kami upayakan maksimal. Langkah yang paling cepat kalau seumpama ada warga yang tak memiliki kepentingan umum ya lewat konsinyasi saja atau mungkin appraisal," kata Djarot. (rdk)