JK: Daripada UPS Mending Beli Sekop, Kasih Tahu Lulung Itu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung ihwal kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (‎Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung terkait masalah uninterruptible power supply (UPS). JK menyinggung hal tersebut saat membicarakan pentingnya kesehatan lingkungan.

JK mengkomparasikan dana ratusan miliar rupiah yang diproyeksikan untuk pembelian UPS lebih baik untuk membeli sekop. Sekop dirasa JK lebih bernilai karena mampu membersihkan selokan yang berdampak langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat yang baik.

"Daripada untuk UPS, mending beli sekop. UPS sekitar Rp 300 miliar, kalau buat beli sekop Rp 300 miliar itu bisa beli 10 juta sekop. Bisa aman, tidak ada malaria, DBD, kasih tahu Haji Lulung itu. Kasih tahu saja," tutur JK dalam Water, Sanitation, and Cities Forum and Exhibition 2015‎, JCC, Jakarta, Rabu (27/5).

JK menilai kualitas kesehatan masyarakat lebih terjaga jika lingkungan tempat tinggal dijaga dengan baik. JK juga mengatakan kebersihan lingkungan juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga individu.

Pilihan Redaksi Bareskrim Polri Sita 49 UPS dari Sekolah-sekolah di Jakarta Perkara UPS, Ahok Batal Diperiksa Bareskrim Polri Ahok: Kerja Lelang SKPD Tidak Benar Haji Lulung Bukan Favorit Warga DKI untuk Jadi Gubernur Lulung Sebut Lelang UPS Wewenang Pemerintah Jakarta

JK menyatakan kualitas lingkungan yang baik tercermin pula dari kualitas ibu kota suatu negara, termasuk Indonesia yakni, Jakarta. Dia pun menginstruksikan Ahok untuk membuat aturan agar tiap penghuni rumah menjaga saluran air rumahnya.

"Saya sering bilang, Ahok, orang yang punya rumah harus pelihara selokan depan rumahnya, yang penting itu jaga sanitasi. Jaga selokan itu," kata JK. "Ini perintah. Masukin ke aturan, kalau tidak kena denda Rp 1 juta atau berapa," tambah dia.

Pada forum ini JK juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Forum ini dibentuk untuk menyukseskan target RPJMN 2015-2019 yakni pembangunan infrastruktur pemukiman untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pem‎ukiman yang berkualitas, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak jadi 100 persen, serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh di Indonesia pada 2019.

Kegiatan ini dibentuk mengingat munculnya tantangan dunia dalam dua dekade terakhir yaitu memenuhi 748 juta penduduk yang belum memiliki akses air minum dan 2,5 miliar penduduk yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik.

Untuk diketahui, Data BPS 2013, secara nasional akses air minum pada 2013 mencapai 67,7% dari total penduduk Indonesia dan akses sanitasi layak 60,91 persen. Sedangkan upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan masih menyisakan 12 persen atau seluas 34.431 hektare dengan rata-rata pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 2 persen per tahun. (obs)