Fahri Bantah Proyek Gedung DPR Jadi Bancakan Pimpinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Reformasi DPR Fahri Hamzah menekankan tujuh langkah pengembangan kompleks parlemen tidak akan menjadi tempat mencari uang lima pimpinan DPR. Lebih lanjut, Fahri mengatakan bahwa tujuh langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada sejarah parlemen.

"Ini bukan main-main. Untuk apa cari uang lewat gedung? Concern kami itu sejarah," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/5).

Ia pun menekankan bahwa seluruh proses hingga anggaran dipegang penuh oleh Sekretariat Jenderal DPR. (Baca juga: DPR Ingin Renovasi Gedung, Kemenkeu Belum Diajak Konsultasi)

Selain itu, ia pun mengungkapkan, hasil dari tujuh langkah pengembangan tersebut bahkan tidak dapat dirasakan oleh anggota parlemen periode 2014-2019. "Peresmiannya saja pada periode yang akan datang. Jadi itu tolong dimengerti sebagai proses sejarah," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menjanjikan agar transparansi anggaran untuk tujuh langkah pengembangan kompleks parlemen dapat terjaga. Hal tersebut disampaikannya usai dari acara peresmian rencana dibangunnya alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen beberapa waktu yang lalu.

Ia pun memberikan contoh diaplikasikannya sistem transparansi oleh sekretariat jenderal DPR melalui rencana dan perkembangan anggaran untuk rencana belanja umum 2016 di website. Kendati demikian, Winan mengatakan hal tersebut belum dapat dilakukan karena memang belum adanya anggaran bahkan pagu anggaran untuk tujuh langkah tersebut. (Baca juga: Sekretariat DPR Janji Jaga Transparansi soal Proyek Reformasi)

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mengenai transpartansi, Juned mengatakan hal tersebut dapat dijaga karena adanya Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang juga akan siap untuk mengaudit.

"Penggunaan nanti transparan dan akuntabel. Ada BPK yang akan mengaudit setiap saat. Kami juga punya BURT yang selalu mengawasi kegiatan anggaran ," ungkapnya.

ekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menjanjikan agar transparansi anggaran untuk tujuh langkah pengembangan kompleks parlemen dapat terjaga. Hal tersebut disampaikannya usai dari acara peresmian rencana dibangunnya alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen. (Baca juga: DPR Mulai Tahapan Pembangunan Gedung DPR)

Diketahui, rencana tersebut merupakan langkah pertama dari tujuh langkah pengembangan tersebut. "Transparansinya akan terus dijaga," ujar Winan, kemarin.

Ia pun memberikan contoh diaplikasikannya sistem transparansi oleh sekretariat jenderal DPR melalui diupdatenya rencana dan perkembangan anggaran untuk rencana belanja umum 2016 di website. Kendati demikian, Winan mengatakan hal tersebut belum dapat dilakukan karena memang belum adanya anggaran bahkan pagu anggaran untuk tujuh langkah tersebut.

"Belum ada anggaran. Masih assessment," ungkapnya.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Menurutnya pagu tersebut belum dibentuk karena masih belum diketahui secara detil apa saja yang akan menjadi kebutuhan untuk tujuh langkah tersebut. (Baca juga: 27 Anggota Komisi II Sudah Setuju Revisi UU Pilkada)

"Belum-belum. Kami kerjakan dulu masukan-masukan yang masuk melalui FGD (Forum Group Discussion), setelah itu baru anggaran," jelas Juned. (pit)