Perombakan Kabinet Masuk Pembicaraan Formal Jokowi-DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan adanya komunikasi formal antara pimpinan DPR bersama Presiden Joko Widodo terkait kinerja para menteri di Kabinet Kerja. Lebih lanjut, ia mengatakan komunikasi tersebut dilakukan karena DPR selaku mitra kerja pemerintah menginginkan para menteri dapat bekerja dengan baik di bidangnya.

"Ada beberapa kali (komunikasi). Kami sampaikan dalam beberapa kasus. Nanti kami follow up lebih lanjut," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/6).

Contoh kasus, lanjut Fadli, yang sempat dibahas bersama dengan Presiden Jokowi adalah kementerian yang berkaitan dengan hukum. Fadli mengatakan, kementerian bidang hukum menjadi salah satu yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Presiden Jokowi.

Pilihan Redaksi PDIP Enggan Paksakan Perombakan Kabinet ke Jokowi Tolak Reshuffle, PPP Klaim Kinerja Menteri Agama Sudah Bagus INDEF: Menteri Rachmat Gobel Layak Reshuffle

Selain itu, ia pun menekankan perlunya perhatian atas kementerian yang menangani bidang perekonimian. "Ekonomi bukan hanya lambat, kalau tidak hati-hati bisa menuju kehancuran," tuturnya.

Kemudian, Politisi Partai Gerindra ini pun mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu untuk diberi perhatian khusus. Saran itu disampaikannya karena situasi sepakbola Indonesia yang semakin mundur, terlebih setelah diterimanya sanksi resmi dari FIFA.

"Ekonomi sudah jatuh, kok PSSI dilakukan seperti ini," ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengatakan Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mereposisi atau mengganti orang-orang yang duduk di dalam kementerian yang perlu diberikan perhatian khusus tadi. Fadli menekankan, DPR hanya dapat memberikan masukan atas kinerja kementerian.

"Mengenai orang, itu prerogatif presiden. Kinerja menteri kan masuk kedalam pengawasan DPR," ucapnya. (pit)