Jokowi: Lapor Presiden Kalau Tak Dilayani RS

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk melaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat jika ada rumah sakit yang tidak melayani mereka dengan baik.

"Yang pegang ini (KIS) harus dilayani dengan baik. Kalau tidak dilayani dengan baik, laporkan ke bupati, gubernur. Kalau kurang, laporkan ke presiden!" ujar Jokowi tegas saat membagikan KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Senin (1/6).

Jokowi berpendapat, pemegang KIS harus dilayani dengan baik, karena kesehatan mereka ditanggung oleh negara. "Ini juga bayar, yang bayar negara, pemerintah. Bukan berarti rumah sakit mboten (tidak) bayar ya, ini dibayar," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memaparkan bahwa siswa sekolah dasar (SD) akan mendapatkan KIP senilai Rp 450 ribu, siswa SMP akan mendapatkan Rp 750 ribu, dan siswa SMA/SMK akan mendapatkan Rp 1 juta. "Cekap nopo mboten (cukup apa tidak)?" tanya Jokowi kepada warga.

Pilihan Redaksi Jokowi Serahkan Kartu Sakti ke Ribuan Warga Sulawesi Utara Jokowi Minta Kartu Pintar Tak Dipakai Beli Pulsa Telepon Pidato Jokowi Tak Tanggapi Permintaan Puan Jokowi Ajak Rakyat Jauhi Mental Terjajah dan Tertindas

"Cekap (cukup)!" jawab warga antusias.

"Bagus. Ngambilnya nanti bulan Juni minggu ketiga. Pas ada kenaikan dan penerimaan siswa baru. Ini bisa dipakai," ujar Jokowi.

Ia lantas berpesan kepada masyarakat agar tidak menggunakan uangnya untuk membeli sesuatu yang tidak produktif, misalnya pulsa ponsel.

"Pesan saya, jangan sampai uang itu dipakai buat beli pulsa. Kalo anak-anak, buat beli buku, beli seragam, beli sepatu. KKS juga sama, (kalau) dipakai untuk (membeli) hal-hal yang tidak baik atau tidak produktif, kalau ada yang tahu, pelan-pelan dipakai (untuk membeli) pulsa, kartunya dicabut," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, sebenarnya dalam KKS juga dibuat kebijakan untuk petani yang memiliki 0,3 hektare sawah bisa mendapat pupuk bersubsidi. Tak hanya itu, para nelayan juga bisa membeli solar bersubsidi. Adapun untuk warga yang punya rumah tapi belum bersertifikat, maka bisa mendapatkan sertifikat rumah gratis.

"Hari ini Hari Lahirnya Pancasila, saya harap kartu ini akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi panjenengan sedanten (Anda semuanya)," ujar dia yang disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Dalam pembagian kartu sakti itu, Jokowi tidak membagikan nomor yang bisa dihubungi jika pemegang Kartu Sakti nya ingin melaporkan penolakan atau keluhan atas pelayanan yang mereka terima.

Soal KIS ini, hanya ada pusat layanan informasi di BPJS Kesehatan di nomor 1500400 sebagaimana tertera di laman mereja www. bpjs-kesehatan.go.id. Pada laman itu, juga tersedia nomor hotline bpjs kesehatan 24 jam yaitu di nomor (021) 500400 atau SMS Gateaway di 087775500400. Juga ada nomor telepon masing-masing kantor cabang BPJS Kesehatan tiap divisi regional.

Saat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia menyediakan nomor untuk menerima segala aduan dari masyarakat. Sebagaimana dikutip dari laman detik.com, SBY meluncurkan nomor aduan itu pada Juli 2005. Nomor aduan kepada SBY adalah 9949. Nomor itu digunakan untuk dua hal, yaitu SMS Gateaway dan PO BOX.

(hel)