Soetrisno Bachir Sebut Rombak Kabinet Bukan Hal Aneh

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menyebut bahwa wacana perombakan kabinet bukanlah hal yang aneh. Menanggapi hal tersebut, PAN memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan untuk bisa mengkritisi kebijakan yang dinilai tak mendukung rakyat kecil.

"Kalau Pak Jusuf Kalla saja sudah pernah mengatakan itu, mestinya Presiden Jokowi satu atap. Dwi tunggal. Reshuffle bukan hal yang aneh," ujar Soetrisno usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6). (Baca Juga: Luhut Sebut Reshuffle Layak Dilakukan di Kuartal Kedua)

Pilihan Redaksi Pimpinan DPR Akan Beri Masukan Kinerja Menteri ke Presiden Demokrat Anggap Sudirman Said Noda Hitam Pemerintahan Jokowi Luhut Sebut Reshuffle Layak Dilakukan di Kuartal Kedua PDIP Enggan Paksakan Perombakan Kabinet ke Jokowi

Soetrisno menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di luar pemerintahan, sesuai dengan apa yang dinyatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi partai berlambang matahari untuk tetap mendukung pemerintah selama lima tahun ini.

"Ada di luar, tetapi mendukung pemerintah selama lima tahun ini. Kalau ada kebijakan tidak pro rakyat, kami akan kritisi. Itu bisa tergambar dari kegiatan ketua umum dan Jokowi. Pemerintahan Jokowi-JK dan PAN tidak masalah. PAN melalui ketua umum tidak ada di pemerintahan," kata dia. 

Tak hanya itu, Soetrisno mengungkapkan, PAN bisa saja berubah menjadi partai pendukung pemerintah ke depannya. "Kalau berubah ya bisa saja, enggak apa-apa. Tetapi kami harus dukung pemerintah selama lima tahun ini dan harus sukses," ujar dia. 

Dukungan kuat PAN atas pemerintah, ujarnya, didasarkan atas terpilihnya Presiden RI yang berasal dari kalangan non militer dan merupakan rakyat biasa. "Karena ini sejarah, orang biasa bisa jadi Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengatakan adanya komunikasi formal antara pimpinan DPR bersama Presiden Joko Widodo terkait kinerja para menteri di Kabinet Kerja. Ia mengatakan komunikasi tersebut dilakukan karena DPR selaku mitra kerja pemerintah menginginkan para menteri dapat bekerja dengan baik di bidangnya. (Lihat Juga: Perombakan Kabinet Masuk Pembicaraan Formal Jokowi-DPR)

"Ada beberapa kali (komunikasi). Kami sampaikan dalam beberapa kasus. Nanti kami follow up lebih lanjut," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/6).

Dalam pembicaraan formal tersebut, katanya, yang sempat menjadi bahasan salah satunya adalah kementerian yang berkaitan dengan hukum. Fadli mengatakan bidang hukum menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi.  (Baca Juga: Menteri Gobel Diminta Perbanyak Interaksi dengan Publik)

Selain hukum, kementerian yang menangani bidang perekonomian juga menjadi perhatian pemerintah. "Ekonomi bukan hanya lambat, kalau tidak hati-hati bisa menuju kehancuran," ujarnya. (utd)